Senin 14 Nov 2022 14:09 WIB

Indonesia Resmi akan Pensiunkan PLTU Cirebon Memakai Skema ETM

Hingga 2060 mendatang pemerintah akan menghapuskan semua PLTU sebesar 15 GW.

Rep: Intan Pratiwi / Red: Agus Yulianto
Suasana pembangunan PLTU Unit 2 Cirebon Power di Cirebon, Jawa Barat.
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Suasana pembangunan PLTU Unit 2 Cirebon Power di Cirebon, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah Indonesia akan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon sebagai salah satu pilot project energi bersih yang memakai skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang baru saja diluncurkan, Senin (14/11).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, salah satu proyek energi bersih yang dilakukan Indonesia dalam mencapai target net zero emission adalah mempensiunkan PLTU. Hingga 2060 mendatang pemerintah akan menghapuskan semua PLTU sebesar 15 GW dan menggantikannya dengan pembangkit EBT.

"Sebagai pilot project, pemerintah Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) mempensiunkan PLTU Cirebon menggunakan skema ETM," ujar Sri Mulyani saat peluncuran ETM di Jimbaran, Senin (14/11).

Sri Mulyani menjelaskan, untuk tahap awal pemerintah Indonesia akan menggunakan skema ETM untuk mempensiunkan 2 GW PLTU. Melalui skema ini pemerintah Indonesia sudah mengantongi 500 juta dolar AS untuk komitmen pembiayaan.

"Ini masih bisa dikembangkan hingga 4 miliar dolar AS untuk total kapasitas PLTU 15 GW hingga 2060 mendatang. Tentu saja ini perlu perencanaan yang lebih matang baik secara finansial maupun teknologi yang akan dilakukan oleh PLN," ujar Sri Mulyani.

Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa sebagai partner utama pemerintah Indonesia dalam membentuk skema ETM sepakat dengan PLN dan juga pemerintah Indonesia untuk mempensiunkan PLTU Cirebon sebagai pilot project skema ETM ini.

Masatsugu menjelaskan, ADB melihat PLTU Cirebon ini dipilih karena memiliki kombinasi kepemilikan yang merepresentasikan pemerintah Indonesia, maupun privat sector dan internasional. PLTU Cirebon ini dipilih juga karena mempunyai struktur finansial yang sehat sehingga memudahkan untuk dilakukan re-financing.

"Kedua, kami tentu saja memperhatikan aspek ESG dalam sebuah proyek. Kami melihat proyek ini memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang memenuhi kriteria," ujar Asakawa.

Asakawa berharap, dengan adanya skema ETM ini bisa membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target transisi energi. ADB senantiasa mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

"ADB percaya ini merupakan salah satu model kerjasama yang baik dan bisa diduplikasi maupun dicontoh oleh privat sector lainnya untuk bisa melakukan aksi yang sama," tutup Asakawa.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement