REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Majelis Umum PBB dilaporkan akan menggelar pertemuan pada pekan depan untuk membahas aneksasi empat wilayah Ukraina oleh Rusia. Langkah Moskow telah menuai kecaman dari Ukraina dan negara-negara Barat.

Sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut, pada Selasa (4/10/2022) mengungkapkan, dalam pertemuan nanti, 193 negara anggota PBB akan mempertimbangkan resolusi yang kini tengah dipersiapkan terkait aneksasi wilayah Ukraina. Berbeda dengan Dewan Keamanan PBB, di Majelis Umum PBB tak ada negara memiliki hak veto. Namun resolusi Majelis Umum bersifat tak mengikat.

Informasi terkait pertemuan pada Senin (10/10/2022) pekan depan dikonfirmasi oleh juru bicara Majelis Umum PBB Paulina Kubiak. Menurut Kubiak, pertemuan tersebut digelar atas permintaan Ukraina dan Albania. Pertemuan bakal dilangsungkan pada pukul 15:00 waktu New York, Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya Dewan Keamanan PBB telah menggelar sesi khusus untuk membahas tentang aneksasi empat wilayah Ukraina oleh Rusia. AS dan Albania bahkan merancang resolusi berisi kecaman terhadap referendum “rekaan” yang digelar Rusia di Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Mereka mendesak negara-negara tidak mengakui bergabungnya empat wilayah Ukraina tersebut ke Rusia. Namun Moskow memveto resolusi tersebut.

Setelah diveto, AS mengatakan akan membawa masalah aneksasi wilayah Ukraina ke Majelis Umum PBB. Sebanyak empat wilayah Ukraina telah menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan Rusia pada 30 September lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin berterima kasih kepada rakyat Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia yang telah memilih keputusan tersebut dalam referendum yang digelar pada 23-27 September lalu.

"Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang di Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia menganjurkan pemulihan persatuan bersejarah kita. Saya berterima kasih," kata Putin dalam upacara pengesahan bergabungnya empat wilayah tersebut ke Rusia di Grand Kremlin Palace's St. George's Hall pada 30 September lalu, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.

Pada 23 hingga 27 September lalu, Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Moskow mengklaim, sekitar 98 persen pemilih dalam referendum setuju untuk bergabung.

Ukraina dan sekutu Barat-nya menolak hasil referendum tersebut. Mereka menilai referendum itu telah diatur sedemikian rupa hasilnya oleh Moskow. Kendati ditolak dan ditentang, Rusia tetap melanjutkan rencananya untuk “merebut” keempat wilayah itu. Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia mewakili 15 persen dari luas wilayah Ukraina. Jika digabung, luasnya setara dengan luas Portugal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika