REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Komisi Denmark untuk Perjuangan Perempuan yang Terlupakan yang dibentuk oleh Partai Sosial Demokrat Denmark merekomendasikan pemerintah melarang jilbab di sekolah dasar. Ini adalah salah satu dari sembilan hal yang direkomendasikan komisi.
Alasan di balik rekomendasi tersebut adalah untuk memerangi apa yang disebut “kontrol sosial terkait kehormatan”. Ada protes luas dan kuat atas rekomendasi tersebut di Denmark.
Siswa kelas sembilan yang belajar di sebuah sekolah di luar ibu kota Kopenhagen Huda Makai Asghar mengatakan ia selalu tahu mereka memiliki kebebasan beragama di Denmark. "Saya bisa memakai apa yang saya inginkan, dan saya ingin percaya pada apa yang saya suka. Jadi, ketika saya mendengar tentang proposal itu, saya terkejut,” katanya.
Di sini kemudian terjadi benturan kepentingan atas nilai yang sama-sama mengatasnamakan kebebasan. Komisi merekomendasikan pelarangan jilbab dengan keyakinan anak perempuan harus memiliki kebebasan tidak mengenakan jilbab.
Argumen balasannya adalah: "Kami mengenakan jilbab atas kehendak bebas kami sendiri, dan dengan merekomendasikan larangan, Anda melanggar kebebasan kami untuk mengenakan apa yang kami inginkan, percayai apa yang kami inginkan".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
