Senin 29 Aug 2022 15:24 WIB

BLT, BSU, Hingga Mitigasi Tarif Angkutan Disiapkan Jelang Kenaikan BBM

Pemerintah harap beragam bantalan bisa mengurangi beban masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Foto:

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap rencana kenaikan harga BBM mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat. Menurut Ridwan Kamil, kalau pun kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari, pihaknya berharap harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

"Kalaupun tidak bisa dihindari, kenaikannya tidak bisa melonjak," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Senin (29/8/2022).

Emil mengatakan, jika kenaikan BBM terlalu ekstrem akan berpengaruh pada psikologis warga yang tengah merangkak dalam kondisi pemulihan ekonomi. "Karena masyarakat butuh mental finansial untuk mengatur rutinitas yang tiba-tiba akan diambil oleh pos BBM," katanya.

Kenaikan harga BBM, kata dia, memang bisa dimengerti. Ia menyakini pemerintah bisa mencari cara lain menyeimbangkan ekonomi tanpa harus menaikkan BBM.

"Secara ekonomi global kita paham kan ini ekonomi dunia melonjak dan ini sambil evaluasi pola pergerakan dengan pandemik ini harus dapat hikmah, urusan bisa beres tanpa harus ada pergerakan. Mungkin ini juga bisa jadi gaya hidup baru," katanya.

Sejumlah warga di Kota Bandung, Jabar, merasa terbebani dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite. Beban tersebut akan bertambah karena komoditas bahan pokok serta merta akan ikut naik.

"Sedikit terbebani karena sehari-hari pakai motor yang mungkin asalnya sehari uang bensin Rp 25 ribu, mungkin sekarang bisa naik," ujar salah seorang warga Kota Bandung Habibi.

Ia berharap rencana harga Pertalite dinaikkan tidak terealisasi bahkan diharapkan dapat turun. "Lebih bagus jangan dinaikkan," katanya.

Habibi mengungkapkan apabila kenaikan harga BBM subsidi naik biasa di lapangan terjadi kekosongan. Sehingga ia memilih BBM non subsidi agar lebih cepat meski harga lebih tinggi. Meski akhirnya tetap harus naik, ia meminta agar ketersediaan BBM subsidi Pertalite merata dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya.

Salah seorang warga lain asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Raden menilai rencana kenaikan harga BBM subsidi tidak akan terlalu mempengaruhinya. Namun pengaruh yang akan terasa yaitu harga-harga komoditas bahan pokok akan naik.

"Dampak kenaikan merembet ke komoditas lain seperti harga telur naik, harga ayam naik, berpengaruh dari harga angkut, biaya operasional naik," katanya.

Ia merasa pemerintah sendiri memiliki pertimbangan dalam menaikkan harga BBM. "Sebetulnya naik tidak naik, ada pertimbangan pemerintah," katanya.

Pemerintah menyebut kuota BBM subsidi Pertalite akan habis pada September 2022. Hal ini disusul kuota BBM solar akan habis pada Oktober 2022.

Kuota Pertalite sebanyak 16,4 juta kiloliter sudah terpakai akhir Juli 2022, dari total kuota 23 juta kiloliter. Sedangkan kuota solar sudah terpakai 9,88 juta kiloliter dari total alokasi sebanyak 15,1 juta kiloliter.

photo
Membeli Pertalite dan solar bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina. - (Tim Infografis Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement