Ahad 21 Aug 2022 08:07 WIB

Cegah Pertalite Naik, Pengamat Sarankan Proyek Strategis Nasional Ditunda

Penundaan proyek strategis nasional untuk penataan kembali APBN

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nashih Nashrullah
Petugas melayani warga mengisi bensin Pertalite di Jakarta (Ilustrasi). Penundaan proyek strategis nasional untuk penataan kembali APBN
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas melayani warga mengisi bensin Pertalite di Jakarta (Ilustrasi). Penundaan proyek strategis nasional untuk penataan kembali APBN

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Pengamat Sosial Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengkritisi rencana Pemerintah menaikan harga Pertalite dalam waktu dekat.

Dia menyarankan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) ditunda demi membantu subsidi BBM.  

Baca Juga

Herry menilai bahwa langkah menaikkan harga BBm justru membuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terganggu. Padahal perekonomian publik tengah fokus memulihkan diri pasca hantaman pandemi Covid-19.  

"Jelas terganggu bahwa kemudian ini sangat mungkin berdampak signifikan pada kondisi sosial ekonomi, misalnya soal kelangkaan hingga eskalasi angka kemiskinan kembali naik," kata Herry dalam keterangan pers pada Ahad (21/8/2022). 

 

Herry mengungkapkan dampak sosial ekonomi atas kenaikan pertalite akan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

"Dampaknya ke masyarakat menengah ke bawah karena mayoritas jenis BBM yang sering dikonsumsi publik adalah Pertalite yakni lebih dari 70 persen. Artinya akan mempengaruhi aspek sosial ekonomi yang saat ini sedang direcovery," ujar Herry. 

Di samping itu, Herry mengatakan bahwa kenaikan BBM dapat menyebabkan inflasi meningkat secara signifikan. Bahkan dampak lebih jauhnya dapat menimbulkan stagflasi ekonomi nasional. 

"Kebijakan kenaikan harga pertalite akan turut menyebabkan inflasi dan mendorong insiden stagflasi sebagai konsekuensi logis ketika pertumbuhan ekonomi nasional pun belum bisa dikatakan stabil pasca Covid 19," tutur Herry.  

Selain itu, Herry mengingatkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menjadi alternatif guna menekan dampak dari harga BBM yang tidak stabil. 

"Pemerintah ini kan mengklaim punya konsepsi soal EBT tapi di sisi lain kontras dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang seharusnya tak dilakukan. Artinya pemerintah belum siap atas seluruh kebijakannya," kata Herry. 

Di sisi lain, Herry meyakini PSN seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan juga proyek kereta cepat Jakarta Bandung sebaiknya dipertimbangkan untuk dihentikan. Tujuannya guna mendukung penyegaran terhadap APBN hingga bisa menunjang subsidi BBM.  

Baca juga : Legislator: Pemerintah Super Tega Jika Naikkan Harga Pertalite

"BBM naik itu kan alasannya APBN sudah tak mampu berikan subsidi, lalu bagaimana dengan IKN atau proyek kereta cepat yang justru merugikan negara, ini juga yang perlu dievaluasi jangan sampai kepentingan publik justru yang dikorbankan," ucap Herry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pekan depan Presiden akan mengumumkan terkait kebijakan Pertalite.

"Pekan depan presiden yang akan umumkan tentang apa dan bagaimana kenaikan harga BBM," ujar Luhut, Jumat (19/8/2022).

Luhut juga menjelaskan kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi Pertalite yang kian meningkat membuat tekanan terhadap APBN. Dia mengatakan sampai saat ini subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp 502 triliun.    

Baca juga : Putri Duyung Resort Ancol Kebakaran

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement