Ada Apa dengan ACT: Kok yang Dibunuh Pemerintah Lembaganya?

Citra pemerintah Presiden Jokowi

Yang lebih saya kuatirkan sebenarnya adalah imbas ketergesaan untuk membekukan rekening ACT ini terhadap citra Presiden Jokowi, pimpinan eksekutif tertinggi saat ini. Dan itu bukan kekuatiran kosong bila kita mau sebentar saja membuka dunia media sosial.

Bagaimanapun, dalam soal ini kita bisa merujuk pernyataan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti, Oktober tahun lalu, terkait kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam isu-isu keagamaan. Menurut Prof Mu’ti saat itu mengatakan, meski Jokowi berupaya menarik simpati lebih besar dari masyarakat dengan cara menggandeng Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, hal itu dinilai tidak menolong citra Jokowi yang terbangun di benak sebagian masyarakat selama ini.

“Citra Jokowi sebagai pemimpin yang tidak dekat dengan umat Islam, itu belum bisa hilang dari mata publik,” kata Prof Abdul Mu’ti. Ia bahkan memberikan contoh kebijakan di era Jokowi yang tadinya bermaksud mempersatukan masyarakat, ternyata malah terkesan menciptakan sisi eksklusif bagi kelompok tertentu. “Misalnya (slogan) “Saya Indonesia, saya Pancasila”. Slogan itu, kan, maksudnya baik, memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara.”

Tetapi menurutnya, di masyarakat itu justru membuat poros. “Kalau Pancasila berarti Indonesia, kalau tidak Pancasila berarti tidak Indonesia.” Kata Prof Mu’ti.

Melihat kepedulian Presiden kepada umat Islam, tentu saja ada yang luput terangkat sehingga citra tersebut yang justru mengemuka. Pada sisi inilah, seharusnya para pejabat dan aparat pemerintah membuka mata dan kesadaran. Jangan justru apa yang dilakukan justru kontraproduktif bagi citra pemerintah di mata rakyat. Umat Islam dalam hal ini.