Sabtu 11 Jun 2022 15:10 WIB

Penembakan Massal AS, Cerita Berulang, Belum Ada Ujungnya

Konstitusi AS amandemen kedua memberikan hak kepada warga untuk memiliki senjata.

Jaksa Agung Merrick Garland, ketiga dari kiri, berbicara untuk mengumumkan sebuah tim untuk melakukan tinjauan insiden kritis penembakan di Uvalde, Texas, selama ketersediaan media di Departemen Kehakiman, Rabu, 8 Juni 2022, di Washington.
Foto: AP Photo/Alex Brandon
Jaksa Agung Merrick Garland, ketiga dari kiri, berbicara untuk mengumumkan sebuah tim untuk melakukan tinjauan insiden kritis penembakan di Uvalde, Texas, selama ketersediaan media di Departemen Kehakiman, Rabu, 8 Juni 2022, di Washington.

Oleh : Teguh Firmansyah, Jurnalis Republika.co.oid

REPUBLIKA.CO.ID, Cerita penembakan di AS seperti tidak ada henti-hentinya. Sepanjang akhir pekan lalu yakni pada Sabtu (4/6) dan Minggu (5/6) terjadi insiden penembakan yang menewaskan sembilan orang.

Belum lama, insiden penembakan mematikan juga terjadi di sebuah klinik kesehatan di Tulsa yang menewaskan empat Orang. Yang lebih memilukan adalah serangan di sekolah Uvalde Texas yang menewaskan 21 orang. Aksi penembakan ini merupakan yang paling mematikan sejak tragedi Sandy Hook dengan korban tewas sebanyak 26 orang.

Pada 14 Mei, penembakan berbau rasis yang dilakukan di supermarket Buffalo News York juga menarik perhatian dunia. Pelaku yang baru berusia 18 tahun melancarkan aksi penembakan secara membabi buta dan menayangkan secara langsung (live streaming) via sosial media. Insiden ini menewaskan 10 orang.

NPR mencatat selama 22 pekan pada tahun ini setidaknya sudah ada 246 penembakan massal. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Sebagai gambaran pada 2021 terjadi 692 kasus penembakan massal, tahun 2020 (610) dan 2019 (417).

 

Mengapa aksi penembakan ini tidak bisa dihentikan? Pertama harus dilihat bahwa Amerika Serikat memang memberikan jaminan hak kepada warga negaranya untuk mempunyai senjata. Tujuan utamanya adalah untuk membela diri. Jaminan memegang senjata bahkan tertulis langsung di amandemen kedua konstitusi yang  diratifikasi pada 1791.

Jaminan itu diberikan tak terlepas dari latar belakang sejarah Paman Sam. Ada perselisihan yang cukup tajam antara Federalist dan kelompok anti-Federalist. Namun amandemen kedua ini mendapat kesepakatan luas bahwa pemerintah federal tidak memiliki kekuasaan buat melanggar hak rakyat, termasuk memiliki senjata.

Inilah yang membuat AS berbeda dengan kebanyakan negara lain di dunia. Mayoritas negara dunia seperti Indonesia melarang jual beli senjata dan hanya memberikan hak penggunaan senjata buat aparat.

Meski alasan kepemilikan senjata untuk membela, namun kenyataan senjata-senjata digunakan buat aksi kejahatan. Bahkan kejahatan itu sudah direncanakan.  Seperti penembakan di Buffalo, pelaku sudah menyiapkan senjata, pelindung tubuh dan menyiarkannya secara langsung. Pun halnya penyerangan di Uvalde, pelaku yang juga seorang pelajar membawa dua senapan AR-15 menembak neneknya terlebih dahulu sebelum ke sekolah dan melakukan penyerangan membabi buta.

Hal kedua yang juga mesti dilihat di Amerika Serikat memiliki yang namanya Asosiasi Pemilik Senjata Nasional (NRA).  Kelompok yang didirikan oleh veteran perang sipil 1871 ini memiliki tim lobi khusus di kongres. Kelompok ini membiayai kampanye banyak anggota Kongres.

Pada 2020 NRA dilaporkan telah menghabiskan 250 juta dolar AS jauh lebih besar dibanding dana yang disalurkan kelompok advokasi pembatasan senjata.  Tujuan kelompok ini jelas, mencegah upaya untuk melarang atau bahkan mempersulit pembelian senjata.

Alasan yang selalu diberikan kelompok ini jika terjadi penembakan massal adalah dengan menyalahkan faktor psikologis pengguna senjata (pembunuh delusional). Mereka melihat kepemilikan senjata akan membuat Amerika lebih aman.

Padahal, sebuah riset yang berlangsung lebih dari 30 tahun melihat bahwa kepemilikan senjata cenderung memicu moral hazard daripada keuntungannya. Studi juga menemukan bahwa pemilik senjata api dikaitkan dengan aksi pembunuhan dan bunuh diri. 

Pemerintah Federal Amerika Serikat  seperti menyerah menghadapi kekerasan ini. Di era Presiden Obama, upaya pengecekan latar belakang pemilik senjata gagal di kongres. Pun halnya dengan pengaturan penjualan senjata.

Di era Presiden Biden, ia memberikan seruan serupa ke kongres agar melarang penjualan senapan serbu. Jika tidak bisa, maka ia mengusulkan agar menaikkan usia pembeli senjata dari 18 ke 21 tahun.  Biden juga mengusulkan agar perlunya cek latar belakang pemilik senjata, larangan pembelian magazin dalam ukuran besara dan mencabut imunitas yang melindungi perusahaan pembuatan senjata dari tanggung jawab hukum jika senata mereka di pakai untuk kekerasan.

Namun lagi-lagi usulan ini sepertinya sangat sulit karena terkait dengan urusan politik. Ingat cerita Bill Clinton ketika dulu pernah memberlakukan larangan senapan serbu pada 1994. Saat itu Demokrat dihancurkan di pemilihan paruh waktu. Larangan senjata disalahkan sebagai penyebab kekalahan tersebut.  Seperti dikutip laman Politico, Clinton dalam otobiografinya menulis bahwa NRA dapat mengeklaim bahwa mereka berhasil menempatkan Newth Gringrich sebagai ketua dewan.

Melihat peta konstelasi ini sepertinya akan sulit bagi AS untuk mencegah penembakan massal tidak kembali terulang. Kecuali ada kesepakatan dan kesadaran bersama untuk mengatur akses penggunaan senjata. Jika tidak, AS menjadi negara demokrasi, tapi marak aksi penembakkan. Sebuah ironi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement