Jumat 03 Jun 2022 13:34 WIB

PKB Ngaku Sudah Jalin Komunikasi dengan PDIP dan Gerindra

PKB membuka diri untuk menjalin koalisi dengan partai politik manapun.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa dirinya akan berdiskusi dengan para ketua umum partai politik untuk membahas kemungkinan koalisi. Termasuk komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

"Tentu saya akan berdiskusi dengan mereka sebelum ada keputusan capres siapa," ujar Muhaimin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (3/5).

PKB membuka diri untuk menjalin koalisi dengan partai politik manapun. Namun, ada catatan bahwa koalisi yang dibangun, partainya mematok posisi tawar yakni proposal calon presiden (capres) adalah dirinya.

"Ya saya capresnya. Kalau capres mereka bukan saya, ya tentu saya tidak gabung dengan mereka," ujar Muhaimin.

Kendati demikian, dinamika politik saat ini masih sangat cair, meskipun beberapa partai politik sudah mengumumkan pembentukan koalisi. PKB juga disebutnya berpeluang besar untuk menggagas poros koalisi baru.

"Kita berpeluang membuat koalisi baru, kan belum ada yang matang. Jadi semuanya masih mungkin," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli mengapresiasi, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Harapannya, pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 terdapat tiga poros untuk menghindari polarisasi di masyarakat.

Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP, kemungkinan besar akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Partai lain yang kemungkinan besar akan membentuk koalisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Tersisa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Menurutnya, keempat partai tersebut harus membentuk poros baru untuk mencegah polarisasi dan terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Mestinya mereka buat poros sendiri agar banyak kandidat (capres dan cawapres). Jika hanya dua kandidat bisa terjadi polarisasi," ujar Romli.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement