Selasa 31 May 2022 20:38 WIB

Mencari Ruh Pancasila dalam Berdemokrasi

Demokrasi Indonesia belum sepenuhnya menemukan praktik yang diidealisasikan Pancasila

Garuda Pancasila.
Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Garuda Pancasila.

Oleh : Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, Banyak orang menyenangi demokrasi. Tapi jangan paksa semua orang percaya terhadap apa yang dihasilkan dalam praktika demokrasi. Kesejahteraan masih milik kaum elite. Demokrasi memang mudah diucapkan, namun sulit dirasakan. Demokrasi yang membuahkan kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api.

Menyikap demokrasi, Plato pernah menentangnya. Ia berkeyakinan meskipun demokrasi itu dapat diciptakan tetapi tidak selalu diinginkan.

Demokrasi seakan masih bersarang di alam ide. Jika tidak dapat diwujudkan maka demokrasi hanyalah sebuah utopia belaka. Meski begitu, sebagian orang masih bersimpati kepada demokrasi dan ingin menjalankan sesuai cita-cita dan keinginannya. Kelompok kebanyakan selalu mempertahankan demokrasi, dengan dalih demokrasi merupakan pilihan yang cocok dalam segala keadaan.

Garansi Demokrasi

 

Demokrasi  belum tentu memberikan garansi apa pun bagi rakyatnya. United States Information Agency atau USIA (1991), menuliskan, “democracy itself guarantees nothing. It offers instead the  opportunity to succed as well as the risk of failure”.  

Merujuk pada pemahaman USIA, demokrasi memang tidak pernah menjamin apa pun dan demokrasi sekedar menawarkan kesempatan untuk berusaha mencapai keberhasilan, atau bisa jadi dalam kenyataannya beresiko gagal. Artinya, demokrasi tidak menjamin apa pun, semuanya tergantung kepada elite atau aktor yang menjalankan demokrasi, sistem politik yang dibangun, komitmen yang mengedepankan prinsip kesejahteraan, dan budaya masyarakat yang mendukungnya.

Sejarah demokrasi di Athena sekali pun, belum cukup memuaskan rakyatnya untuk sejahtera. Praktik pemerintahan yang demokratis di Athena tidak serta merta membawa perubahan iklim demokrasi yang inklusif.

Sejarah mencatat Socrates dihukum mati pemerintahan yang waktu itu memproklamirkan diri sebagai pemerintah demokratis. Socrates dituduh sebagai provokator yang meracuni pikiran kaum muda dan dianggap akan membahayakan stabilitas negara.

Karena itulah murid setia Socrates, Plato tidak menempatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Sebab menurut Plato demokrasi memungkinkan orang-orang jahat seperti gerombolan, preman, dan para pembegal demokrasi turut serta mengurus pemerintahan.

Meskipun begitu, pada akhirnya Plato juga menyetujui demokrasi dengan sejumlah catatan kritis. Plato menempatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk, sekaligus demokrasi ditempatkan di posisi yang terakhir diantara bentuk pemerintahan yang terbaik. Plato menginginkan negara itu dipimpin oleh seorang filsuf raja yang memiliki pengetahuan yang luas, mencintai segala kebajikan, penuh kearifan, bijaksana, sederhana, sekaligus jadi rujukan model bagi rakyatnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement