Ihwal pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, menjelaskan secara kronologinya. Ia menuturkan DPR tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR baru mengusulkan pengadaan tersebut di tahun 2021.
Terkait penentuan harganya, Indra menjelaskan, bahwa DPR mencari harga menengah. Menurutnya, DPR tidak mungkin mencari harga yang paling bawah atau harga paling atas.
"Kita mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," jelasnya.
Dari 49 perusahaan yang mendaftar hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari tiga perusahaan hanya dua yang memenuhi syarat administrasi.
"Dari dua perusahaan ini hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," ucapnya.
"Kita tahu saat ini di situasi covid bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini," imbuhnya.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi langkah BURT DPR RI menghentikan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Peneliti Formappi, Lucius Karus, berharap agar keputusan penghentian proyek gorden bukan untuk menyenangkan publik sesaat saja.
"Keputusan itu harus muncul dari sebuah komitmen BURT untuk memastikan DPR menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran di tengah situasi krisis yang terjadi pasca pandemi," kata Lucius kepada Republika, Rabu (18/5/2022).
Menurut Lucius, jika semangat efisiensi yang menjadi landasan keputusan BURT menghentikan proyek gorden, semestinya bukan hanya proyek gorden saja yang dibatalkan. Lucius mengatakan, ada sejumlah proyek yang sejak awal terlihat minim urgensi seperti pengaspalan jalan dan belakangan adalah pengecatan dome gedung Nusantara yang menelan anggaran hingga Rp 4,5 miliar.
"Maka mestinya selain menghentikan proyek gorden proyek-proyek lain yang memboroskan anggaran juga ikut dihentikan oleh BURT. Dengan begitu maka akan kelihatan bagaimana DPR benar-benar bisa jadi panutan bagi lembaga negara lain dalam menjalankan efisiensi anggaran," ujarnya.
Ia menambahkan, jika BURT hanya menghentikan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tetapi proyek lainnya masih berjalan, keputusan BURT menghentikan proyek gorden terlihat hanya untuk menyenangkan publik sementara. "Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
