Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menyoroti peran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menurutnya, seperti perdana menteri. Hal itu Benny sampaikan seraya mengunggah potongan berita soal rencana Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi menjabat tiga periode lewat akun Twitter-nya, @BennyHarmanID, Rabu (30/3/2022).
"Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri. Sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan," kata Benny dalam cuitannya.
Senada dengan Benny, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, Luhut memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tupoksinya.
"Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu terjadi karena Presiden banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya," katanya kepada Republika pada Kamis (31/3/2022).
Ia mencontohkan, tugas dari Jokowi untuk Luhut menjadi Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se-Jawa dan Bali. Menurut Jamiluddin, semua diserahkan sepenuhnya kepada Luhut.
Konsekuensinya, Luhut banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadang kala nyerempet ke masalah kesehatan. Padahal, secara formal ia hanya Menko Markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam peraturan perundangan.
"Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri," kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, peran besar Luhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentunya bisaberdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat. Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet.
"Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal. Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nakhoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," kata dia.