Sabtu 05 Feb 2022 14:45 WIB

Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Penanganan Pandemi

Pemerintah jangan lengah karena ada prediksi gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah tak lengah dalam penanganan pandemi Covid-19. (Foto: Sampel tes PCR Covid-19)
Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah tak lengah dalam penanganan pandemi Covid-19. (Foto: Sampel tes PCR Covid-19)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah tak lengah dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab pada pertengahan Februari, diprediksi terjadinya gelombang ketiga pandemi dan menyebarnya varian Omicron.

"Varian Omicron masih berbahaya terutama bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta dan yang belum di vaksin. Untuk itu langkah yang dilakukan pemerintah pusat adalah kita evaluasi secara menyeluruh," ujar Rahmad lewat keterangannya, Sabtu (5/2/2022).

Baca Juga

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga perlu dievaluasi oleh pemerintah. Penerapannya diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mengetahui kondisi pandemi di wilayahnya.

"Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi level PPKM. Varian Omicron sudah melonjak, sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Rahmad.

Guna mencegah penyebaran Omicron semakin meluas, ia mendorong ditingkatkannya level PPKM di daerah yang kasusnya mulai meningkat, serta terus memasifkan testing dan tracing. "Pemerintah kembali menggencarkan gerakan perilaku hidup sehat di tengah pandemi Covid-19. Terutama menjalankan protokol kesehatan atau prokes," ujar Rahmad.

Presiden Joko Widodo menyatakan lonjakan kasus Covid-19 yang mencapai lebih dari 27 ribu kasus konfirmasi positif telah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah, dengan kesiapan-kesiapan yang lebih baik dari tahun lalu. Ia juga telah meminta Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan dan Koordinator PPKM luar Jawa dan Bali Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement