REPUBLIKA.CO.ID, VATIKAN -- Paus Fransiskus mengatakan, menyebarkan berita palsu atau hoaks tentang Covid-19 dan vaksin, termasuk oleh media Katolik, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Itu kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Paus Fransiskus menyinggung masalah tersebut.
“Diberi informasi dengan benar, dibantu untuk memahami situasi berdasarkan data ilmiah dan bukan berita palsu, adalah hak asasi manusia. Informasi yang benar harus dipastikan terutama bagi mereka yang kurang memiliki perlengkapan, bagi yang paling lemah dan bagi mereka yang paling rentan,” kata Paus Fransiskus saat berbicara kepada anggota catholicfactchecking.com, sebuah konsorsium media Katolik, Jumat (28/1).
Catholicfactchecking.com bertujuan mengklarifikasi hoaks dan informasi yang menyesatkan terkait Covid-19 dan vaksinnya. Paus Fransiskus kemudian mengecam penyebaran “infodemik”. Menurutnya hal itu merupakan distorsi realitas berdasarkan ketakutan, berita palsu atau rekaan, dan informasi yang diduga ilmiah.
“Berita palsu harus disangkal, tapi setiap orang harus selalu dihormati, karena mereka sering mempercayainya tanpa kesadaran atau tanggung jawab penuh,” kata Paus Fransiskus.
Beberapa outlet, blog, dan situs web Katolik sayap kanan telah ditutup oleh platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Hal itu karena mereka menyebarkan disinformasi tentang Covid-19. Namun banyak dari mereka pindah ke platform lain.
Beberapa media Katolik sayap kanan secara teratur menampung kritik paling keras terhadap Paus Fransiskus, seperti Uskup Agung Carlo Maria Vigano. Pria asal Italia itu telah bersembunyi selama hampir tiga tahun sejak mengeluarkan selebaran menentang Paus Fransiskus dan menuntut pengunduran dirinya. Dalam sebuah surat kepada pengikutnya bulan ini, Vigano mengatakan virus yang diproduksi di laboratorium adalah bagian dari plot global "untuk menghapus semua jejak identitas umat Kristen”. Dia juga menyangkal adanya pandemi dan menyebutnya sebagai pekerjaan setan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
