REPUBLIKA.CO.ID, SERANG— Kepala Basan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi menekankan pentingnya Pancasila sebagai falsafah negara yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Dihadapan para peserta Diklatpimnas II yang digelar 6-12 Desember 2021, di Serang, Banten, Yudian menegaskan falsafah megara tersebut harus terus diimplementasikan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terlebih, kata dia, para peserta yang kini digodog dalam Diklatpimnas II, yang diinisiasi Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), nantinya diproyeksi bakal menjadi pemimpin masa depan yang mumpuni.
Dalam catatan sejarah, kata Yudian, banyak negara pasca-Perang Dunia II terpecah belah, namun kondisi ini tidak dialami Indonesia.
Yudian menjelaskan, semangat kesatuan dan persatuan tidak lahir begitu saja, tetapi muncul karena perjuangan dari para pahlawan serta kerelaan 54 wilayah kesultanan nusantara untuk bersatu.
"Belum pernah terjadi penguasa-penguasa lokal, begitu dengan ikhlasnya menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya. Kecuali di Indonesia," kata Yudian.
Yudian pun menganalogikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini seperti Fathu Makkah, yaitu revolusi tidak berdarah pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia.
Untuk itu, Yudian menyatakan bangsa Indonesia perlu berterimakasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa pendahulu yang meneladani jejak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan revolusi tidak berdarah demi mewujudkan cita-cita politik bangsa Indonesia.
Alasan di atas menjadi pertimbangan kuat bagi bangsa Indonesia agar tidak meragukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, apalagi berusaha menggantinya dengan ideologi lain.
Selain itu, kata Yudian, adanya pengakuan internasional terhadap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa juga menguatkan. "Beda halnya dengan Taliban, kalau Taliban ini memenangkan revolusi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pengakuan," tegas Yudian membandingkan.
Terakhir, dikatakan Yudian, Pancasila sebagai konsensus nasional bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti ideologi pancasila ini dengan ideologi lain. "Kita semua sudah sepakat, konsensus bahwa kita ini negara pancasila," tegasnya.
Kementerian Agama melalui Direktorat Diktis menginisiasi terselenggaranya Diklatpimnas II dengan tema “Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital”. Diklatpimnas berlangsung sepekan, 6-12 Desember 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
