Senin 29 Nov 2021 10:37 WIB

Kanwil Kemenkumham Jatim Pindahkan 34 Narapidana High Risk

Para napi dari berbagai lapas dan rutan di Jatim dipindahkan ke Nusakambangan.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
 Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Krismono.
Foto: Republika/Neni Ridarineni
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Krismono.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan 34 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana risiko tinggi ke Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jateng. Pemindahan tahanan dilakukan jajarannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan.

"Ada 34 orang dan semuanya kategori risiko tinggi atau high risk. Proses pemindahan dilakukan sejak Sabtu (27/11)," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono dalam siaran pers di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (29/11).

Baca Juga

Krismono menjelaskan,sebelum ke Lapas Nusakambangan,para narapidana dikumpulkan di Lapas I Madiun sebagai tempat transit. Mereka kemudian dikawal Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim. "Yakni lima petugas Lapas I Madiun dan 1 peleton pasukan Batalyon C Sat Brimob Polda Jatim Pelopor Madiun," ujarnya.

Dia mengatakan, tim dipimpin langsung Kepala Lapas I Madiun Asep Sutandar, dan  narapidana dipindahkan dengan menggunakan armada bus pariwisata berkapasitas 60 tempat duduk. "Narapidana sekitar pukul 22.00 WIB diberangkatkan dari Lapas I Madiun ke Nusa Kambangan," ucap Krismono.

Para narapidana tersebut berasal dari berbagai lapas atau rutan di Jatim di antaranya Lapas I Malang, Lapas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika IIA Pamekasan, Lapas IIA Jember, Lapas Lumajang, dan Rutan I Surabaya. "Sebanyak 26 di antaranya merupakan narapidana kasus narkotika dan sisanya adalah pelaku kriminal umum," ujarnya.

Kebijakan pemindahan, lanjut Krismono, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.08-1516 Tanggal 11 November 2021 dan Nomor PAS -PK.01.05.08-1590 Tanggal 22 November 2021. "Kantor Wilayah sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement