REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid al-Zayani menyerukan masyarakat internasional bekerja untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan cara yang adil. Terkait hal itu, Bahrain menegaskan dukungan bagi pembentukan negara Palestina.
“Kami menyerukan masyarakat internasional bekerja untuk solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sesuai dengan prinsip solusi dua negara serta resolusi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab,” kata al-Zayani dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Senin (27/9), dikutip laman Al Arabiya.
Bahrain diketahui telah melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Menurut al-Zayani, hal itu sejalan dengan visi Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Bahrain ingin mempromosikan prinsip-prinsip terkait hidup berdampingan secara damai dan mengonsolidasikan budaya perdamaian serta persaudaraan.
Al Zayani menekankan visi negaranya tersebut didukung oleh semua agama monoteistik. Di sisi lain, hal itu pun diabadikan dalam Piagam PBB. Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 15 September 2020. Kesepakatan itu tercapai berkat mediasi dan dukungan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan mantan presiden Donald Trump. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Abraham Accords.
Selain UEA dan Bahrain, AS pun membantu Israel melakukan normalisasi diplomatik dengan Sudan serta Maroko. Palestina mengecam kesepakatan damai tersebut. Menurut Palestina, apa yang dilakukan negara-negara Muslim terkait merupakan “tikaman” bagi perjuangannya memperoleh kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
