REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG— Masyarakat harus memiliki kecakapan digital yang memegang teguh etika dan budaya yang berlandaskan Pancasila. Dari sinilah kehadiran modul literasi digital memiliki peran yang sama krusialnya dengan membangun jaringan internet dari segi infrastruktur.
Hal ini disampaikan tenaga ahli Menteri (TAM) Kominfo RI, Dr Devie Rahmawati, di Lumajang, Jumat (23/4). Devie menjelaskan empat (empat) modul literasi digital yang diluncurkan Kominfo, Japelidi, dan Siberkreasi dimaksudkan untuk membangun sistem imunitas masyarakat dari berbagai informasi yang tidak sehat, aman, dan bermanfaat. Mengingat kecepatan penyebaran hoaks misalnya, melebihi kecepatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi.
“Pada 2024 mendatang, Kominfo akan memastikan minimal 50 juta masyarakat Indonesia telah terdukasi dan memiliki kecakapan digital melalui empat modul ini. Secara spesifik, tahun ini ditargetkan sebanyak 12,5 juta masyarakat menerima literasi digital,” kata dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian Kominfo berupaya untuk terus mempersempit digital divide di Indonesia dengan pembangunan infrastruktur digital yang membuat seluruh masyarakat Indonesia dapat terkoneksi satu sama lain dengan lancar melalui jaringan internet.
Sementara itu anggota Komisi DPR RI F-PKB, Syaiful Bahri Anshori, menjelaskan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, juga di barengi dengan maraknya berita hoax yang membayangi masyarakat. "Hoax menjadi pintu masuk paham fundamentalisme dan radikalisme yang berpotensi merontokkan kohesi sosial masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika