Kamis 04 Mar 2021 08:49 WIB

Membangun Karakter Bangsa tanpa Miras

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang berkarakter pemabuk dan pengkhayal.

Foto:

Jika melihat tujuan nasional tersebut, jelas minuman keras/minuman beralkohol akan melemahkan kelangsungan hidup bangsa. Fenomena miras/minol ini pun telah memakan banyak korban jiwa. Bahkan miras akan menjadi katalisator sekaligus memantik bagi kejahatan lainnya.

Meski pada awalnya kebijakan investasi di bidang usaha industri minuman keras dan/atau minuman beralkohol dinilai dapat mendatangkan keuntungan pendapatan bagi negara, tetapi dampak buruknya jauh lebih banyak. Devisa mungkin saja bertambah, tetapi harus diingat kerusakan moralitas bangsa Indonesia akan permanen dan berkepanjangan.

Moral anak-anak bangsa ini, akan hancur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika kebijakan investasi miras ini diterapkan, dinilai berbagai kalangan lebih menguntungkan kepentingan segelintir orangdaripada kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa sendiri.

Jangan sampai demi kepentingan investasi, justru akan merusak aspek pendidikan bangsa. Pasalnya, pendidikan sebagai manifestasi dan modal utama dalam upaya pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Para pendidik semakin berat menanamkan nilai-nilai karakterseperti nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas yang pemerintah canangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Publik mengapresiasi langkah Presiden yang membatalkan kebijakan investasi industri miras. Langkah tersebut dapat menjadi wujud darisikap kenegarawanan Presiden.

Presiden telah membuktikan ia mau dan mampu mendengar berbagai kritikan, aspirasi, dan keresahan publik akibat diterbitkannya Perpres tersebut. Terlebih beberapa hari kebelakang Presiden menyerukan kepada publik untuk memberikan kritikan yang konstruktif kepada pemerintah.

Namun, tentunya hal ini pun menjadi pelajaran bagi pemerintah itu sendiri bahwa dalam merumuskan kebijakan harus melihat berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Pemerintah jangan hanya melihat segala sesuatu dari keuntungan ekonomi semata.