REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dukungan pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait pandemi COVID-19.
"Dukungan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan program PEN terkait daerah sangat dibutuhkan," katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di wilayah kabupaten kota se-Indonesia, serta pilkada serentak 2020 yang digelar secara virtual, Kamis (27/8).
Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) M Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU RI Arif Budiman, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dan KPK RI Bahrullah Akbar. Juga diikuti gubernur/wakil gubernur, dan bupati se-Indonesia secara virtual.
Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan kinerja pemerintah daerah perlu ditingkatkan baik pada aspek penanganan kesehatan, maupun upaya pemulihan perekonomian daerah.
"Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah Pusat," kata Mendagri dalam rilis yang diterima di Makassar. Sedangkan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa rakor ini merupakan visi untuk pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah Provinsi Sulsel, kata dia, memiliki strategi-strategi khusus, dalam penanganan COVID-19, kemudian bagaimana Sulsel melakukan pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Menko Polhukam, M Mahfud MD mengatakan dalam Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, para gubernur, bupati dan wali kota diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan diantaranya kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
"Rapat koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan," katanya.
"Tetap memerangi dan menanggulangi Covid dan sosialisasi dari segala aspek yang ada. Kenapa ini penting, objektif saja, kita sedang di ambang resesi ekonomi, ini menyebabkan kita harus bekerja keras," tambah Mahfud.
Kepada peserta rapat, Menteri Polhukam kemudian menyampaikan lima program utama satuan tugas. "Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Bekerja," sebutnya.
"Yang dimaksudkan Indonesia aman adalan program rakyat aman dari COVID-19, Indonesia sehat adalah reformasi layanan kesehatan berbasis gotong royong, Indonesia Berdaya adalah meningkatkan daya beli rakyat, Indonesia Tumbuh adalah meningkatkan penerimaan Negara, dan terakhir Indonesia Bekerja adalah Percepatan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika