Namun di sisi lain, terjadi adanya oligarki di tubuh partai politik yang menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi rekruitmen ini tidak berjalan dengan baik hampir di semua parpol pada era reformasi.
Seringkali kita saksikan partai-partai yang memiliki suara besar bahkan tidak mencalonkan kadernya untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Partai politik justru mengusung pejabat birokrasi dan pengusaha yang memiliki modal kuat.
Pencalonan kandidat oleh partai politik ternyata berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai, baik di tingkat daerah. Sehingga, dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.
Bahkan, hanya beberapa bulan saja memiiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai seperti Gibran, sudah bisa mendapatkan tiket untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Penulis sendiri sempat mempertanyakan ketika Gibran bukan anak sulung presiden, apakah PDIP akan tetap mencalonkan sebagai bakal pasangan calon wali kota Solo? Atau jika Bobby Nasution bukan menantu Jokowi, apakah akan tetap masuk dalam bursa pencalonan wali kota Medan?
Keikutsertaan anak dan menantu presiden dalam pilkada benar-benar memperlihatkan hadirnya politik dinasti dalam demokrasi. Hal ini juga dinilai mencederai keadilan masyarakat. Sebab, bagaimana pun juga posisi Jokowi akan sangat berdampak pada elektabilitas anak atau menantunya yang mencalonkan, setidaknya calon tidak perlu bersusah payah untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.
Loyalis Jokowi tentu saja akan memberikan dukungan secara penuh meski tidak ikut berkampanye. Penulis melihat ketika ada dinasti politik akan menyebabkan ketidakadilan (unfairness) dalam kontestasi.
Studi Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo dan Jason Snyder (2007) tentang dinasti politik di Kongres Amerika Serikat menunjukkan ada korelasi antara dinasti politik dan kompetensi politik. Semakin marak praktik politik dinasti akan berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat. Dinasti politik juga diyakini melahirkan oligarki kekuasaan.
Menurut Jeffrey Winters, salah seorang ilmuwan politik AS di Universitas Northwestern, oligarki muncul karena konsentrasi kekayaan yang ada sejak zaman kuno. Jika politik dinasti ini terus menguat, apalagi tidak diimbangi dengan kompetensi politik yang sehat tidak menutup kemungkinan akan melanggengkan oligarki dan pembusukan demokrasi.
Ketika peristiwa ini terjadi dalam perhelatan electoral lokal sebelumnya, maka kita semua melihat hampir tak ada teladan baik bagi pengelolaan daerah yang dipimpin oleh dinasti politik. Semua yang disuguhkan kepada rakyat selalu banalitas korupsi dan pengkhianatan mandat kekuasaan rakyat.
Rekam Jejak Calon
Mengenal rekam jejak pasangan calon menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap pemilih. Apakah calon kepala daerah layak atau tidak dipilih. Dalam hal ini, KPU harus memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar tidak menghambat para pemilih untuk mengenal visi misi calon lebih dalam.
Perlu adanya transparansi data diri calon kepala daerah. Ini menjadi kunci menjawab kebutuhan publik. Termasuk juga mengumunkan apakah calon bersih atau tidak dari korupsi, memiliki kekerabatan dengan para elite politik, siapa saja partai politik pengusungnya, dan lain-lain.
Masyarakat berhak mengetahui biodata ini. Selama tidak ada hal yang bisa mengancam rahasia negara, sampaikan saja kepada publik. Pemilih juga diharapkan dapat aktif mencari tahu tentang program yang diusung calon agar dapat menghasilkan pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat dan memutus politik dinasti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
