REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyebutkan kesalahan data bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada tahap I lalu mencapai 2 persen. Hal ini berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Bansos yang disebutnya ditemukan kesalahan data penerimaan bansos di tahap pertama, sebesar 1,6 persen dari sekitar 1,198 juta penerima.

"Kalau kesalahan 1,6 persen itu kan kata Anies, kalau kata PDI Perjuangan DKI itu lebih, karena kami selalu bersinggungan dengan masyarakat, laporan RT dan RW, kesalahan pendataan itu sampai dua persen, tolong bisa ditinjau langsung ke lapangan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Jakarta, Rabu (13/5).

Karena kesalahan itu, kata Gembong, tak heran bila masih ada warga yang berkategori mampu justru mendapatkan bansos pada tahap pertama. Dan juga tak sedikit warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu sumber.

Namun demikian, Gembong menyebut pada tahap dua nanti, diyakininya penyaluran PSBB akan berjalan lebih baik dengan belajar dari berbagai kesalahan pada tahap pertama.

"Pengalaman pertama amburadul, tapi kami harapkan Insya Allah yang kedua nggak terulang kembali. Kami harapkan tidak ada satu orangpun warga Jakarta yang terdampak (sosial-ekonomi) COVID-19 tidak menerima bansos," ujar Gembong.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyaluran bansos selama PSBB tahap dua akan diberikan sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri pada akhir pekan bulan Mei 2020. Sebab saat ini, Kementerian Sosial sedang menyalurkan bansos kepada warganya dalam menghadapi PSBB selama pandemi Covid-19 dan diberikan setiap dua pekan.

"Dari DKI sendiri nanti akan memberikan bingkisan bantuan sosial menjelang Idul Fitri yang nanti proses eksekusinya akan dilakukan sekitar seminggu dan 10 hari sebelum lebaran," kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota pada Jumat (1/5).

Pendistribusian bansos tahap pertama sempat menimbulkan polemik. Sebab fakta di lapangan masih banyak warga Jakarta yang berkategori mampu justru terdaftar sebagai penerima bansos.

Namun demikian, Anies mengklaim kesalahan pendataan itu hanya terjadi sekitar 1,6 persen sementara 98,4 persen tepat sasaran. "Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya," ujar Anies.

DKI dan pemerintah pusat silang pendapat soal penyaluran Bansos. - (Republika/Berbagai sumber diolah)

Ikuti Whatsapp Channel Republika