REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Bank Dunia menyebutkan, pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya berdampak pada ekonomi makro tiap negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Wabah yang ditemukan pertama kali di China pada akhir 2019 ini juga akan berdampak serius pada kemiskinan, terutama di negara berkembang.
Dalam laporannya bertajuk East Asia and Pacific in the Time of Covid-19 yang dirilis Senin (30/3), Bank Dunia memprediksikan, jumlah orang miskin akan naik sekitar 11 juta orang apabila situasi ekonomi semakin memburuk. Prediksi ini dengan asumsi garis kemiskinan adalah 5,50 dolar AS per hari atau sekitar Rp 89 ribu per hari (1 dolar AS = Rp 16.325).
Tapi, apabila negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik dapat bertindak dengan cepat, hampir 24 juta orang akan keluar dari garis kemiskinan. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan proyeksi Bank Dunia sebelumnya, yaitu hampir 35 juta orang keluar dari kemiskinan sepanjang 2020. Sebanyak 25 juta orang di antaranya merupakan penduduk China.
Dalam laporannya, Bank Dunia menjelaskan, risiko rumah tangga untuk jatuh miskin lebih tinggi dialami pada sektor-sektor yang sangat rentan terhadap dampak Covid-19. Misalnya, pariwisata di Thailand dan Kepulauan Pasifik, manufaktur di Kamboja dan Vietnam serta rumah tangga yang bergantung pada tenaga kerja informal di semua negara.
Di beberapa negara, dampak Covid-19 lebih besar karena faktor spesifik, seperti kekeringan di Thailand ataupun guncangan harga komoditas di Mongolia. Di negara-negara Kepulauan Pasifik, prospek tahun ini memiliki risiko besar karena ketergantungan mereka terhadap hibah, pariwisata dan impor.
Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap kemiskinan, Bank Dunia menekankan negara di kawasan ini agar segera melakukan mitigasi. "Negara-negara harus bertindak cepat dalam mengantisipasinya dan dalam skala yang sebelumnya tidak terbayangkan," tutur Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam rilis yang dilansir Republika dari situs resmi Bank Dunia, Selasa (31/3).
Salah satu rekomendasi Bank Duinia adalah kerja sama internasional maupun antara pemerintah dengan badan usaha atau public-private partnership (PPP) lintas baru. Tujuannya, meningkatkan produksi dan pasokan peralatan kesehatan utama, layanan dalam menghadapi pandemi serta memastikan stabilitas keuangan.
Bank Dunia juga menganjurkan agar kebijakan perdagangan tetap terbuka. Kebijakan ini diharapkan mampu memperlancar pasokan peralatan medis dan sebagainya di semua negara serta untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi yang cepat.
Rekomendasi kebijakan lain adalah melonggarkan kredit untuk membantu rumah tangga memperlancar konsumsi mereka maupun perusahaan dalam bertahan dari goncangan ekonomi. Tapi, mengingat potensi krisis yang berkepanjangan, Bank Dunia juga menekankan perlunya penggabungan langkah-langkah tersebut dengan regulasi. Khususnya karena banyak negara Asia Timur dan Pasifik telah menanggung beban utang perusahaan maupun rumah tangga yang tinggi.
Untuk negara-negara miskin, keringanan utang akan sangat penting sehingga sumber daya yang terbatas dapat difokuskan pada pengelolaan dampak ekonomi maupun kesehatan dari pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
