Mencari Solusi Sistem Subsidi Elpiji

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Media Wahyudi Askar, Peneliti INDEF

Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan cukup signifikan selama satu dekade terakhir, Indonesia harus memasuki tahun 2020 dengan penuh kehati-hatian.

Hambatan perdagangan yang diterapkan di berbagai negara tujuan ekspor Indonesia, menurunnya kinerja harga minyak Indonesia (ICP), hingga perlambatan ekonomi global, semakin memperberat langkah pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan.

Apalagi, ada wacana pencabutan subsidi elpiji tiga kilogram (kg) dan memberikannya secara tertutup bagi masyarakat miskin. Upaya pembatasan subsidi elpiji tiga kg bukanlah isu baru melainkan selalu tertunda karena berbagai pertimbangan.

Pemerintah berargumen, selama ini subsidi elpiji tiga kg tidak tepat sasaran. Ini karena total konsumsi energi masyarakat miskin jauh lebih rendah dibandingkan total konsumsi energi masyarakat kelas menengah ke atas.

Pendapat tersebut bisa jadi benar karena dengan model subsidi terbuka saat ini, maka semua lapisan masyarakat bisa membeli elpiji tiga kg dengan harga subsidi.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal, 10 persen orang kaya Indonesia masih menikmati subsidi elpiji tiga kg. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia

Di sisi lain, anggaran subsidi elpiji terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Subsidi elpiji tiga kg yang hanya senilai Rp 25,8 triliun pada 2015 membengkak lebih dari dua kali lipatnya pada 2018, sebesar Rp 58 triliun.

Total konsumsi elpiji tiga kg bahkan diprediksi mencapai tujuh juta ton pada 2020. Masalahnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi elpiji, sekitar 70 persennya harus dilakukan dengan cara mengimpor dari negara lain.

Upaya pemerintah membatasi subsidi elpiji tiga kg agar lebih tepat sasaran memang patut diapresiasi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa konsumsi energi merupakan salah satu pengeluaran terbesar dalam anggaran rumah tangga masyarakat miskin.

Mengacu data BPS, 51,49 persen atau sekitar 11,6 juta rumah tangga miskin di pedesaan menggantungkan hidupnya dari gas elpiji tiga kg. Di perkotaan, terdapat sekitar 10 juta atau 82,25 persen rumah tangga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada elpiji tiga kg.

Dengan kata lain, apabila pembatasan subsidi elpiji tiga kg tidak dikelola dengan baik yang berakibat pada hilangnya akses sebagian masyarakat miskin terhadap elpiji murah, masyarakat kecil menjadi kelompok paling rentan akibat kebijakan ini.

Selain itu, kebijakan pembatasan subsidi elpiji tiga kg juga memiliki dampak tidak langsung terhadap masyarakat kecil. Saat ini, elpiji tiga kg menjadi tumpuan utama bagi berbagai usaha mikro di Indonesia.

Pembatasan subsidi elpiji tiga kg dipastikan akan meningkatkan beban produksi usaha mikro dan bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang sebagian besar juga berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, kenaikan harga gas elpiji tiga kg bisa memicu meningkatnya harga kebutuhan pokok. Dalam jangka pendek, masyarakat kecil harus berjibaku menghadapi peningkatan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga elpiji tiga kg.

Program pembatasan subsidi elpiji tiga kg bisa berdampak negatif tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga politik apabila tidak dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah. Dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini, masyarakat memilih penguasa dalam ruang gelap. Artinya, kontestan pemilu memiliki hak untuk menawarkan janji-janji politik yang bisa jadi sangat berbeda dengan kebijakan yang diambil setelah mereka terpilih.

Sebagai gantinya, pemerintah atau presiden terpilih akan menawarkan alternatif lain yang dianggap lebih berpihak pada masyarakat kecil. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa program pembatasan subsidi elpiji tiga kg benar-benar dilakukan untuk kepentingan rakyat kecil?

Karena itu, sebelum menerapkan pembatasan subsidi elpiji tiga kg, pemerintah harus menerapkan model kebijakan baru, yang tujuannya tidak hanya meningkatkan kualitas penggunaan anggaran, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah.