REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan khawatir proses politik akan menggangu upaya pemerintah menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Arya mengaku tidak sependapat dengan rencana DPR membentuk panja maupun pansus terkait Jiwasraya.
"Kenapa kami tolak panja atau pansus karena nanti riweuh politik, investor lari. Nanti kalau uang tidak masuk, siapa yang dikejar-kejar nasabah, bagi kami yang penting bagaimana uang nasabah kembali," ujar Arya saat diskusi bertajuk "Kasus Jiwasraya: Pansus atau Panja" di Jakarta, Ahad (19/1).
Arya menyampaikan Kementerian BUMN saat ini sedang berupaya keras menyelesaikan persoalan Jiwasraya melalui berbagai skema, mulai dari holding asuransi yang diharapkan memberikan dana segar sebesar Rp 2 triliun, pembentukan anak usaha, penjualan aset finansial berupa saham Jiwasraya, restrukturisasi utang Jiwasraya, dan dana dari investor masuk ditargetkan sebesar Rp 3 triliun. Arya menyampaikan pengembalian dana nasabah Jiwasraya mulai akan diberikan secara bertahap pada Februari atau Maret mendatang.
"Pak Erick sudah mengatakan, Februari-Maret sudah (diberikan) bertahap. Diperkirakan Rp 2 triliun bisa didapat untuk tahap awal sehingga nasabah-nasabah kecil yang diprioritaskan bisa diberikan," ucap Arya.
Arya menyampaikan suntikan dana segar juga akan dicari melalui mendatangkan investor untuk anak usaha yakni Jiwasraya Putra. Arya berharap upaya mendatangkan investor tidak diganggu dengan kegaduhan dalam ranah politik. Arya khawatir kegaduhan politik membuat investor enggan berinvestasi di Jiwasraya.
"Kami berharap kita tidak terlalu heboh karena investor takut dengan kehebohan politik," kata Arya.
Arya juga berharap para nasabah percaya dengan upaya pemerintah. Kata Arya, pemerintah sedang bekerja keras agar dana nasabah bisa kembali.
"Bagi para nasabah, kita harapkan tetap percaya. Kamu sudah lihat masalahnya, sekarang kita sudah cari solusinya dan tahapan-tahapan yang sudah ada jdwalnya juga sudah clear, semoga apa yang kami kerjakan mendorong cepat penyelesaian Jiwasraya," ucap dia.
Kendati begitu, Arya menghargai pembentukan panja Jiwasraya. Dalam panja, Kementerian BUMN siap memberikan perkembangan sejumlah langkah yang telah dan akan dilakukan dalam menyelematkan bisnis Jiwasraya.
"Mereka putuskan panja ya kami terima. Jadi kita akan lakukan dan kami harapkan panja ini akan membuat kerja kami lebih cepat lagi dan kami harapkan kebijakan atau tugas politik dari DPR bisa bantu mana yang kurang dari kami," ungkap Arya.
Arya menilai Kementerian BUMN membutuhkan iklim politik yang kondusif dalam upaya menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Arya berharap panja Jiwasraya mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Arya meminta DPR mendukung dan memberikan kesempatan Kementerian BUMN bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi Jiwasraya.
"Kalau kami tidak kerja, silakan babat kami habis. Setiap hari ini kami kerja, padahal BUMN tidak cuma Jiwasraya, kami dari Kementerian BUMN mencari solusi agar uang nasabah kembali," kata Arya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
