REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi menuturkan, Pemerintah Indonesia bakal menekan China agar memperhatikan hak-hak warga Muslim Uighur. Tekanan kepada China ini dilakukan dengan tetap menghormati urusan dalam negeri masing-masing.
"Kita akan memberikan tekanan diplomasi dengan China supaya memperhatikan hak-hak warga Muslim Uighur di China, dengan tetap saling menghormati prinsip diplomasi antara Indonesia dan China, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing," kata dia saat di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (17/12).
Masduki mengakui, antara Indonesia dan China selama ini telah terjalin hubungan yang baik misalnya pada beberapa sektor. "Makanya, tekanan diplomasi yang akan diberikan ini dengan tetap menghargai hak masing-masing," ujar dia.
Masduki meyakini tekanan yang diberikan kepada China soal nasib Muslim Uighur itu tidak akan berdampak buruk terhadap hubungan kedua negara.
"Enggak, enggak, kita kan tetap menjaga hubungan baik, sama halnya dengan pemerintah Indonesia dengan ASEAN itu kan saling tidak mengganggu, prinsip-prinsip itu yang dipakai," tuturnya.
Karena itu, Masduki mengatakan, tekanan kepada China ini harus fokus pada pemberian hak Muslim Uighur. Dia menambahkan, China dengan kewenangan yang dimilikinya harus mengupayakan supaya Muslim Uighur mendapatkan hak-haknya.
"Kita selama ini sudah punya hubungan diplomasi, dan bagaimana agar hubungan diplomasi itu fokus (bahwa) pemerintah Indonesia meminta (China) memberikan hak-haknya yang baik kepada Muslim Uighur," lanjutnya.
Kendati demikian, Masduki menyadari Pemerintah China punya persoalan dengan Uighur terkait separatisme sehingga ada perlakuan khusus kepada mereka.
"Kami juga memahami, Xinjiang memang punya problem khusus dengan Tiongkok, karena ada separatis. Kayak kita menghadapi separatisme di Papua, otomatis macam-macam kan, ada perlakuan khusus kan. Begitu juga di sana," tuturnya.