REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo berharap Presiden Joko Widodo memilih menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebab, berbagai permasalahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga memerlukan penanganan yang berbeda.

"Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua," ujar Bamsoet lewat keterangan tertulisnya, Senin (7/10).

Menteri periode 2019-2024, juga diharapkan lebih komunikatif dengan berbagai pihak, khususnya masyarakat. Meskipun pemilihannya nanti merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," ujar Bamsoet.

Selain menteri, para legislator dan senator diharapkan juga lebih aktif dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Agar pihak pemerintah dan parlemen dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan mereka.

Sebab hasil kerja pemerintah dan parlemen periode 2014-2019 dinilainya sudah cukup baik. Namun, berbagai permasalahan dan demonstrasi harus menjadi renungan agar lebih baik lagi ke depannya. "Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD," ujar Bamsoet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika