REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Smith Alhadar, Penasihat pada Indonesian Society for Middle East Studies
Sejak pertengahan Agustus 2019, pasukan loyalis Presiden Abdurabbuh Mansour Hadi dukungan PBB, terlibat perang dengan Dewan Transisi Selatan (STC) yang mendapat dukungan Uni Emirat Arab (UEA). Setelah saling menundukkan dalam upaya menguasai istana presiden dan lembaga-lembaga strategis di Aden, juga markas pasukan pemerintah Hadi yang juga didukung Arab Saudi, kini STC menguasai Aden.
STC adalah kelompok berbasis di Yaman selatan yang hendak memisahkan diri dari Yaman utara, yang sebagian besarnya dikontrol milisi Syiah Houthi dukungan Iran. Dengan demikian, perang di Yaman kehilangan raison d’etre.
Saudi, yang memimpin koalisi Arab melawan Houthi, kehilangan legitimasi. Perang Yaman dimulai pada Maret 2015 setelah milisi Houthi menyingkirkan pemerintahan Hadi pada 2014 dan terus merangsek ke selatan untuk menguasai seluruh Yaman.
Saudi, yang marah karena halaman belakangnya dikuasai musuh, membentuk koalisi Arab, UEA salah satu anggotanya, untuk menaklukkan Houthi dan mengembalikkan pemerintahan Hadi. Yaman sangat strategis. Menguasainya sama dengan menguasai Selat Bab el-Mandeb, tempat lalu lalang puluhan tanker internasional dari Teluk menuju Afrika, Eropa, dan Amerika setiap hari.
Namun, kendati perang berlangsung hampir lima tahun, nyaris tidak ada kemajuan yang dicapai koalisi. Houthi tetap menguasai sebagian besar Yaman utara, termasuk ibu kota Sana’a. PBB dan LSM internasional juga terus mengecam serangan koalisi terhadap infrastruktur vital.
Bahkan, publik AS dan Inggris, yang membantu koalisi Arab, kian kuat menolak kelanjutan perang yang membuat puluhan ribu rakyat Yaman tewas, tiga juta orang mengungsi, dan delapan juta orang kelaparan. Belum lagi, hampir satu juta warga Yaman terinfeksi kolera. Ini disebabkan hancurnya infrastruktur vital negara Arab termiskin itu, seperti sistem sanitasi.
Upaya menyelesaikan perang bukan tidak ada. Pada April 2016, pihak-pihak bertikai melakukan perundingan damai di Kuwait yang dimediasi PBB. Sayang, perundingan selama tiga bulan itu tidak membuahkan hasil.
Kubu Hadi ngotot Houthi mundur dari wilayah yang didudukinya, menyerahkan seluruh senjata yang dirampas sesuai Resolusi DK PBB Nomor 2216. Keengganan Houthi untuk tunduk harus dilihat dari fakta sejarah, sosial-politik, dan mazhab keagamaan.
Yaman utara dan Yaman selatan terpisah lebih dari satu abad lalu ketika Yaman utara dijajah Turki Utsmani dan Yaman selatan di bawah dominasi Inggris. Pada 1967, rakyat di selatan mendepak Inggris dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Yaman, yang beribu kota Aden.
Yaman Utara lebih dulu melepaskan diri dari Turki, tetapi pada 1962, kaum nasionalis memberontak terhadap kaum konservatif atau royalis. Perang saudara berlangsung selama enam tahun yang berujung pada kemenangan kaum nasionalis.
Kemudian, mereka mendirikan Republik Arab Yaman dengan ibu kota Sana’a. Pada 1990, terjadi unifikasi kedua Yaman. Namun pada 1994, pihak selatan memberontak yang berhasil dipadamkan pihak utara.
Dari segi mazhab pun berbeda. Mayoritas penduduk selatan menganut Sunni mazhab Syafi’i, total sebanyak 55 persen. Sedangkan mayoritas populasi utara menganut mazhab Syiah Zaidiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
