REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menanggapi terkait rencana Partai Golkar menggelar musyawarah nasional (munas). Menurutnya hal tersebut tinggal menunggu waktu. Namun menurut keputusan munas luar biasa lalu, telah disepakati bahwa munas akan digelar pada Desember 2019 mendatang.
"(Munas Desember) ini saya kira baik, sehingga begitu selesai proses pemilihan, pembentukan pemerintahan dan Partai Golkar konsisten mendukung terus selama lima tahun ke depan," ujar Agung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Selasa (23/7).
Mengenai adanya desakan agar munas dipercepat, Agung menganggap hal tersebut hanyalah komplikasi politik soal munaslub. Pasalnya, jika munaslub digelar, maka usia kepemimpinan tidak akan lama sebab Desember harus munas lagi.
"Sebaiknya di internal partai sudah genah, tidak ada gonjang-ganjing lagi, itu lebih cepat akan lebih baik. Saya harapkan (munas) jadi Desember," ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap menggelar musyawarah nasional (munas) Desember 2019 mendatang. Meskipun sebelumnya sejumlah kader Golkar mendesak agar DPP Partai Golkar segera menyelenggarakan, namun bagi Lodewijk tidak alasan bagi Golkar untuk memajukan jadwal munas.
"(Munas) Desember kan sudah jelas, karena kita start Desember, ya kembali Desember itu lagi," kata Lodewijk saat ditemui di IPDN, Jakarta, Selasa (23/7).
Ia juga menanggapi sejumlah pihak yang mempertanyakan alasan DPP belum menggelar pleno. Menurutnya pleno adalah urusan internal partai. "Pleno kan internal, wong hanya pengurus, ya pengurusnya kita-kita ini. Enggak ada yang aneh tentang pleno itu," ujarnya.