REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PBNU Robikin Emas mengingatkan Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Neno Warisman untuk tidak mengandaikan pemilihan presiden sebagai perang. Menurut Robikin, pengandaian pilpres sebagai perang adalah kekeliruan.
"Pilpres hanya kontestasi lima tahunan," kata Robikin melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/2).
Robikin menanggapi puisi Munajat 212 yang dibacakan Neno pada malam Munajat 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2). Puisi Neno yang kontroversial pada penggalan berikut:
"Namun, kami mohon jangan serahkan kami kepada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak, cucu kami dan jangan, jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan kami, (kami) khawatir Ya Allah, kami khawatir Ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu."
Menurut Robikin, sengaja atau tidak sengaja Neno mencoba membawa orang pada peristiwa Perang Badar pada awal sejarah Islam. Saat itu pasukan muslim yang berjumlah 319 orang berhadapan dengan musuh yang berusaha mengenyahkan kaum muslimin yang berjumlah tiga kali lipat. Nabi Muhammad SAW pun berdoa memohon pertolongan Allah agar memenangkan kaum muslimin.
Robikin mengatakan, capres-cawapres peserta Pilpres 2019, Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga, seluruhnya beragama Islam.
"Lalu atas dasar apa kekhawatiran Tuhan tidak ada yang menyembah kalau capres-cawapres yang didukung kalah? Apa selain capres-cawapres yang didukung bukan menyembah Tuhan, Allah SWT?" kata Robikin.
Tak usah berusaha mengukur kadar keimanan orang. Apalagi masih terbiasa ukur baju orang lain dengan yang dikenakan sendiri, tambah Robikin. Menurut Robikin, berdoa merupakan bagian dari cara membangun hubungan baik dengan Allah SWT. Islam memberi panduan tata cara berdoa, yang antara lain dengan adab yang baik, dengan penuh sopan santun serta tidak memanipulasi fakta.
"Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Allah SWT, bukan pilpres, bahkan bukan agama itu sendiri," kata lulusan Pesantren Miftahul Huda Gading, Malang, Jawa Timur itu.
Dikatakannya, pilpres merupakan proses demokrasi biasa. Tentu akan ada yang dinyatakan terpilih dan tidak terpilih.
"Karena itulah, konstitusi maupun regulasi lain tidak menggunakan istilah menang dan kalah," kata Robikin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
