REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sebesar Rp 400 miliar untuk pembangunan dan perbaikan trotoar di Jakarta pada tahun ini. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho membenarkan mengenai nominal yang tercatat dalam situs tersebut.
“Anggaran untuk Dinas pemprov sendiri adalah Rp 260,99 miliar. Kalau sama Sudin jadi Rp 473,7 miliar,” jelas Hari kepada Republika, Kamis (24/1).
Dia memaparkan wilayah mana saja yang pedestriannya akan dibangun antara lain Jalan Kramat Raya sampai Jalan Salemba, Koridor jalan Cikini Raya sampai Jalan Pegangsaan Timur. Keduanya berada di Jakarta Pusat. Lalu, di wilayah Jakarta Timur, pihaknya akan membangun di wilayah Jatinegara yaitu di Jalan Otto Iskandardinata, dan wilayah Cililitan yaitu di Jalan Mayjen Sutoyo.
Sementara di wilayah Jakarta Selatan, meliputi Koridor Jalan Prof Dr Satrio sampai dengan Jalan Casablanca. Kemudian, di wilayah Jakarta Barat, meliputi wilayah Tambora yaitu di Jalan Prof Dr Latumenten dan wilayah Tomang di Jalan Tomang Raya.
Wilayah Jakarta Utara sendiri, akan dibangun trotoar di wilayah Sunter, tepatnya di Jalan Danau Sunter Selatan sisi utara dan juga di wilayah Pluit tepatnya di Jalan Jembatan Tiga. “Sehingga jumlah total panjang trotoar yang akan dibangun pada 2019 ini adalah sepanjang 71.250 meter persegi,” jelas Hari.
Dia menjelaskan, wilayah Jakarta Selatan memang mendapatkan porsi yang lebih banyak. Hal itu ditujukan untuk mengejar keberlangsungan kawasan Transit Oriented Development (TOD), melengkapi transportasi kereta MRT dan Bus Rapid Transit.
“Untuk mengejar Kawasan TOD yaitu MRT dan BRT dan pusat perekonomian, serta perkantoran yang kapasitas pejalan-kakinya banyak,” jelas dia.
Hari mengatakan, mengenai pengamanan trotoar agar tak digunakan para pengguna bukan pejalan kaki, pihaknya akan memasang tiang bolar. Tiang bolar sendiri adalah tiang yang dipasang di ujung trotoar, dan berfungsi untuk menjaga keindahan jalur pedestrian dan mencegah penyalahgunaan fungsi pedestrian.
“Pengamanan nanti pakai bolar, supaya motor tidak bisa masuk. Untuk keamanan dari PKL, trotoar akan kita jaga, dengan berkoordinasi dengan aparat kelurahan,” jelas Hari.
Menurut catatan yang Republika himpun dari http://apbd.jakarta.go.id, anggaran pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap tercatat sebesar Rp 75 miliar untuk wilayah Jakarta Pusat, Rp 100 miliar untuk wilayah Jakarta Selatan, Rp 35 miliar untuk wilayah Jakarta Utara, Rp 25 miliar untuk wilayah Jakarta Barat , dan Rp 25 miliar untuk wilayah Jakarta Timur.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga menggelontorkan dana untuk pembangunan pedestrian kepada masing-masing Suku Dinas Bina Warga di DKI Jakarta. Sudin Bina Marga Jakarta Pusat dialokasikan anggaran sebesar Rp 61,7 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Utara sebesar Rp 30 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Barat Rp 32 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan Rp 50 miliar, Sudin Bina Marga Jakarta Timur Rp 40 miliar. Sehingga total anggaran keseluruhan sebesar Rp 473,7 miliar.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih banyak berjalan kaki untuk bertransportasi. “Karena kita tahu, sesungguhnya alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap kita adalah kaki. Tapi kita cenderungnya menggunakan alat transportasi yang lain,” kata Anies.
Maka itu, dia meminta masyarakat untuk perbanyak berjalan kaki. Dia pun berkomitmen untuk membangun trotoar yang lebih banyak lagi. Salah satunya dengan melanjutkan pembangunan trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
“Dan beberapa jalan protokol, menjadi percontohan pemanfaatan trotoar untuk pejalan kaki,” jelas dia.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengapresiasi mengenai adanya upaya dari Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membenahi trotoar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun, dia masih memiliki satu catatan yang perlu diperhatikan oleh pemprov DKI Jakarta, yaitu perihal keamanan trotoar itu sendiri.
“Pemprov cukup gencar nih membangun fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar yang baik untuk teman-teman disabilitas, perempuan bersepatu high heels, itu sudah bagus. Tapi itu itu baru nyamannya saja, tapi keamanannya belum,” kata Alfred kepada Republika, Kamis (24/1).
Menurutnya, kurang amannya trotoar di DKI Jakarta disebabkan karena trotoar masih sering digunakan, bukan oleh para pejalan kaki. Dia mencontohkan, para pemotor, pemarkir kendaraan, dan juga para pedagang kaki lima (PKL) masih menggunakan trotoar.
Dia pun menyarankan kepada pemprov DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi dan melakukan tindakan kepada pengguna trotoar yang bukan pejalan kaki. Hal itu bisa diaplikasikan dengan memasang kamera CCTV pada trotoar.
“Untuk itu kami sarankan, kerja sama saja dengan kepolisian, pakai kamera CCTV, pakai petugas di trotoar. Sekarang kan juga sudah ada tilang elektronik. Tinggal bilang saja ke pihak kepolisian, bisa tidak ditilang seperti tilang elektronik,” kata dia.
Sebab, bila tidak, trotoar masih akan digunakan oleh para pengguna bukan pejalan kaki. Para pejalan kaki, akan menjadi ‘bertarung’ dengan para pengguna bukan pejalan kaki.
Selain itu, bila pemprov tak kunjung tegas dengan penegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban umum Nomor 8 Tahun 2007, maka publik akan merasa ada pembiaran dari pemprov.
“Jadi ini yang kita jaga. Jangan sampai penegakan hukum lemah, karena terjadi setiap hari. Pemprov harus cari ide lagi untuk bagaimana caranya untuk memproteksi lagi dan memberikan efek jera,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
