REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menyiapkan lahan untuk relokasi korban tsunami yang menimpa pesisir wilayah itu pada Sabtu (22/12). Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, saat ini pihaknya terus mencari tempat yang tepat untuk dijadikan relokasi penduduk yang terkena dampak bencana dan tidak jauh dari tempat menetap sebelumnya.
"Tempat yang dibutuhkan idealnya adalah berada di ketinggian tertentu, yang masih dalam area aman tapi penduduk bisa tetap beraktivitas," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (3/1).
Selain itu, Gubernur meminta agar pencarian korban masih terus dilakukan dengan seksama hingga 9 Januari 2019 sesuai batas tanggap darurat bencana yang ditetapkan Pemprov Banten. Terkait anggaran yang dibutuhkan dalam rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana, Wahidin menambahkan, pihaknya akan menghitung besaran jumlah yang akan dibutuhkan.
Menurut dia, Pemprov akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya untuk membicarakan estimasi anggaran yang diperlukan. Untuk saat ini, ia meminta kewaspadaan warga tetap waspada, setidaknya tidak mendekati pantai dengan radius 500 meter.
Wahidin juga memastikan tersedianya tempat untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah. Karena itu, ia meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik.
Ia menambahkan, pihak-pihak terkait juga dapat segera menginventarisasi jumlah korban (pengungsi) yang memerlukan hunian sementara. Selain itu, jumlah bangunan rusak, baik rusak berat maupun ringan, harus segera ditentukan, sehingga dapat memperkirakan jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun satu rumah.
Menurut dia, rencana anggaran biaya (RAB) harus segera disiapkan. Ia mengklaim, dana yang tersedia di Pemprov sudah ada dan mencukupi. Namun pihaknya perlu melakukan inventarisasi dengan cermat, tepat, dan cepat, agar bantuan tepat sasaran.
"Segera mengkaji kebutuhan pasca bencana lalu di singkronkan antara kegiatan-kegiatan yang ada di pusat, provinsi dan di daerah. Dan segera memprogramkan untuk kegiatan recovery rumah, infrastruktur, ekonomi produktif nya dan sektor sosial termasuk sekolah, rumah sakit, rumah ibadah," tegas dia.
Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir meminta kepastian waktu terkait relokasi, pembangunan hunian sementara (huntara), dan rencana aksi untuk memudahkan pengerjaan. Pasalnya, semua penanganan masalah pasca bencana bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah cermat.
"Saya sarankan agar menginventarisasi pengungsi, meminimalisir orang yang tidak berhak menjadi pengungsi supaya kembali ke rumah masing-masing," kata dia.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta, seluruh pihak mampu bertahan dan menghadapi musibah yang menimpa. Karena itu, lanjut dia, masyarakat perlu diedukasi tentang tsunami agar dapat menghadapinya baik secara fisik ataupun psikologis.
Ia menegaskan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua elemen masyarakat harus bekerja sama. Menurut dia, setelah tanggap darurat bencana selesai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah.
"Maka dari itu koordinasi dan konsolidasi harus tetap terjalin guna mempercepat proses penanganan pasca bencana," kata dia.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan seluruh personil TNI untuk berperan dalam rekontruksi perbaikan infrastruktur semi kontruksi dan pemulihan pasca bencana. "Berapapun personil yang diminta gubernur maupun bupati, kami siap penuhi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika