REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Badan Intelijen Negara (BIN) hanya memunculkan kegaduhan baru di tengah masyarakat dengan mengungkapkan tujuh perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme. Temuan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan di kampus-kampus yang ada di 15 provinsi.
"Pengumuman-pengumuman seperti itu malah akan menimbulkan kecurigaan ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Fadli, definisi dan kriteria radikalisme yang dimaksud BIN tidak jelas. Ia menganggap perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait kriteria radikalisme tersebut.
Selain itu, politikus Partai Gerindra tersebut juga menilai perlu evaluasi terkait program deradikalisasi yang didanai APBN. "Jadi harusnya program itu yang dievaluasi apakah program (deradikalisasi) ini berjalan atau tidak gitu," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) BIN Wawan Purwanto menyebut ada tujuh universitas yang terpapar paham radikalisme. Namun, ia tidak menyebut universitas mana saja yang dimaksud.
"Memang ada temuan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. Namun, kami tidak bisa menyampaikan datanya kepada publik," ujar Wawan kepada wartawan di Pancoran, Selasa (20/11).
Wawan melanjutkan, data-data PTN yang terpapar radikalisme hanya disampaikan kepada pimpinan universitas yang bersangkutan. Tujuannya sebagai bahan evaluasi, deteksi dini dan pencegahan sejak dini.
"Jadi bukan untuk konsumsi publik. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut," katanya.
Selain perguruan tinggi, BIN juga mengungkapkan ada 41 masjid di lingkungan kementerian dan lembaga yang terpapar radikalisme. Dari pendalaman temuan itu, tercatat ada 50-an orang penceramah yang menyampaikan materi radikalisme.
Wawan tidak mau menyebut nama-nama penceramah. Namun, dia mengakui jika ada afiliasi antara penceramah dengan kelompok tertentu.
"Semuanya kami dekati secara dialogis, kami jalin komunikasi dan persuasi. Kalau orang berhubungan (dengan kelompok tertentu) itu biasa. Tetapi menurut kami, bahwa materi ceramah itu tidak boleh menyoal radikalisme," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
