REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Presiden harus menunjukkan sikap untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali, Presiden masih punya kesempatan. Ada waktu sampai pilpres. Semoga beliau bisa menunjukkan sikapnya bahwa ia orang yang mau memperbaiki penegakan hukum di Indonesia terutama korupsi," kata Novel di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rabu (19/9).
Ia mengaku, masih banyak kasus penyerangan terhadap penyidik KPK. Terlebih, kasus penyiraman air keras yang terjadi padanya pun hingga saat ini belum selesai.
"Saya pernah bilang kalau masalah saya ini nggak mau diungkap, saya sudah memaafkan. Penyerangan orang-orang di KPK itu diuangkap deh, nggak usah perkara saya. Itu banyak loh kejadian," lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah masih belum berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi. Ia pun mengaku masih mendapatkan berbagai ancaman setelah kembali menjadi penyidik di KPK.
"Negara jangan sampai tidak selalu hadir dalam hal-hal mendasar seperti ini (memberantas korupsi). Dan Pak Presiden punya tanggung jawab seperti itu," lanjutnya.
Walaupun mendapat berbagai ancaman, ia tetap tidak takut untuk terus memberantas korupsi. "Apakah kita menghendaki bahwa ke depan orang-orang yang memberantas korupsi itu akan takut, kan tidak. Saya jamin, kalau saya diancam terus, Insya Allah saya akan jalan terus," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman airkeras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ia menyebut, akan terus mengejar kepolisian untuk mengungkap pelaku penyerangan.
"Saya akan terus kejar di Kapolri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya. Akan kita kejar terus Polri," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta,Selasa (20/2).
Menurut Presiden, pemerintah baru akan mengambil langkah lainnya apabila kepolisian sudah tak mampu menyelesaikan kasus ini. Hal ini pun disampaikan kepolisian kepada Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika