Atensi Tinggi Menteri
Menag Lukman Hakim Saifuddin memberi atensi khusus layanan katering. Sebelum jamaah berangkat, dimulai 17 Juli 2018, Menag Lukman terbang dulu ke Madinah, mengecek dapur di kota pertama penerima jamaah Indonesia gelombang I, pada 9 Juni 2018.
“Jaga higienitas. Bahan makanan maupun proses memasaknya. Sistem distribusi harus cepat dan tepat. Agar makanan bisa segera dikonsumsi jamaah," pesan Menag di dapur Burhan Al Huda, Madinah.
Saat datang lagi ke Saudi sebagai Amirul Haj, 11 Agustus, katering masih jadi salah satu prioritas monitor Menag. Hari ketiga di Makkah, Menag mengunjungi dua dapur penyedia katering: Global Tastes di kawasan Jabal Nur dan Nobles Tastes di Sharayya.
Menag menekankan distribusi tepat waktu. "Kalau sampai terlambat, bagi jamaah implikasinya serius," ucap Menag. Itu pulalah yang terjadi pada geger katering haji 2006. Layanan katering kini makin penting, karena semua jamaah tinggal di hotel bintang tiga. Tak boleh masak di kamar.
“Juga saat ini relatif tidak ada penjual makanan kaki lima (sekitar hotel) seperti dulu. Dilarang Pemerintah Saudi," kata Menag. Terkadang ada penjual yang menyediakan sarapan pagi. Tapi kucing-kucingan. Kalau ketahuan petugas, penjual kabur.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninjau salah satu dapur penyedia katering untuk jamaah haji di Madinah, Ahad (18/6).
Jamaah Puas
Jamaah dari berbagai pemondokan, kloter, dan sektor, yang ditemui di masjid, bus shalawat, atau sekitar Masjidil Haram, menyampaikan rasa puas atas layanan katering. “Makanannya sedap. Cuma kurang pedas dikit. Tapi okelah,” ujar jamaah asal Batam.
“Lauknya banyak. Kenyang,” kata Aflah, seorang jamaah dari Kudus. Kalau ada yang kurang cocok, kata Aflah, kebanyakan karena selera individu. “Ada yang tak suka ikan. Ada yang garam dan pedasnya kurang pas. Tapi secara umum bagus. Tidak mungkin memuaskan setiap orang,” katanya.
Aflah menyebut, penyedia katering merespons cepat, ketika ada pengaduan, ada jamaah tak suka ikan. “Ada yang diutus mengecek ke hotel, menggali informasi. Atensi pihak katering juga bagus,” ucap Aflah menambahkan.
Rohman, jamaah asal Lampung, ditemui di sebuah masjid di Syisyah, saking puasnya, tak sabar ingin segera mengisi kuisioner BPS yang mengukur indeks kepuasaan jamaah. “Katanya ada survey BPS. Mana? Saya mau isi. Semua layanan oke. Cerita dulu ada makanan tak enak, nasi keras, makanan basi, sekarang tak ada lagi. Pemondokan, katering, dan pengecekan kesehatan, bagus semua,” kata Rohman, yang shalat keliling pindah masjid sekitar hotelnya. “Alhamdulillah, saat katering dihentikan menjelang wukuf, banyak mobil boks ke hotel memberi paket makanan gratis.”
Dalam Rapat Kerja Menag dan DPR, 17 Agustus, di Mahbas Jin, Makkah, sebagian besar wakil rakyat memuji katering. Di antara sedikit catatan, antara lain, agar kontrol terhadap menu dan gizi, dicermati. Supaya sesuai komitmen dalam kontrak. Dilaporkan, ada bau amis dekat dapur. Ternyata, lokasinya dekat tempat sampah.
Jamaah haji menikmati hidangan dari perusahaan katering.
Cegah Dini Makanan Basi
Sistem pengawasan katering PPIH sempat berhasil mencegah pasokan makanan basi, pada 6 Agustus, di Sektor 7, Aziziah, Makkah. Ketika sampel makanan dikirim ke kantor PPIH Daker Makkah, diketahui sayurnya basi.
“Kami hubungi Sektor 7, agar makanan ditarik,” perintah Evu Nuryana. “Makanan itu belum sampai diterima jamaah.” Perusahaan katering pun patuh mengganti dengan menu baru.
Aksi pencegahan makanan basi di Sektor 7 Aziziah itu sempat dilaporkan berbeda oleh KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia). Seorang komisioner KPHI menyampaikan, ada 2521 paket makanan di bagi ke pondokan 706 sektor 7, Senin, 6 Agustus 2018. Katering tersebut, katanya, dipasok oleh perusahaan yang tahun 2014 direkomendasikan KPHI untuk tidak digandeng panitia haji.
Diklarifikasi oleh Evi Nuryana, makanan tersebut belum sampai ke jamaah. Justru berhasil dicegah mekanisme deteksi PPIH. Perusahaan katering tersebut, kata Evi, belum ada catatan tahun 2014, karena katering di Makkah dimulai 2015. Itu bukan kasus kegagalan panitia haji, justru keberhasilan mencegah makanan basi.
Di media sosial beredar pengaduan adanya layanan katering dengan menu yang dinilai di bawah standar gizi. Setelah dicek, kasus itu ternyata menimpa jamaah haji khusus (dulu, ONH Plus). Biayanya lebih mahal dan layanan akomodasinya harus lebih baik dari haji regular.
Komplain katering haji khusus, juga masuk ponsel Dirjen PHU, Nizar Ali. “Saya jelaskan, itu di luar layanan PPIH,” kata Nizar. Katering haji khusus dikelola Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), badan usaha swasta. Kinerja mereka diawasi Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenag. Itu sinyal awal, tingkat kepuasan katering haji regular tidak kalah dengan haji khusus.
*)Petugas Haji Indonesia 2018
Ikuti Whatsapp Channel Republika
