REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi wacana dirinya menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Ia mengatakan untuk menjadi negara yang kuat karakter bangsa harus diperbaiki.
"Harus ada pembangunan karakter bangsa. Kalau bangsa tidak berkarakter, negara ini akan hancur," ujar Ma'ruf kepada wartawan usai menandatangani MoU tentang Kerja Sama Pengembangan Produk Pertanian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Hotel Claro Makassar, Sabtu (28/7).
Saat ditanyakan kesiapan serta visi misinya menjadi bakal cawapres, kata dia,, ada beberapa poin. Pertama, ia menyinggung soal persatuan.
“Tentu kita menjaga keutuhan bangsa ini, kalau bangsa tidak bersatu terpecah belah itu sulit,” kata dia.
Kedua, ia menyebutkan, harus terjamin keamanan dan kedamaian. Tanpa keamanan seperti di negara-negara konflik tidak bisa berbuat apa-apa.
Ketiga adalah ekonomi. Ekonomi umat patut diperhitungkan. Tidak hanya kuat, tetapi juga ekonomi umat menjadi salah satu gerakan yang dapat membangkitkan ketahanan pangan dan menjaga kestabilan ekonomi kerakyatan Indonesia.
"Tidak hanya ekonomi kuat, tetapi ekonomi umat yang dirintis saat ini harus berjalan baik, bila tidak maka tidak menjadi apa-apa," ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama ini.
Ma'ruf dikabarkan masuk daftar Cawapres Joko Widodo. Ia pun merespons dengan menyatakan siap apabila negara memanggilnya ikut berkompetisi pada Pemilihan Presiden 2019.
"Kalau kami para ulama diminta negara harus siap. Itu pasti kami siap," ujarnya, di Jakarta Timur, Kamis (26/7).
Kendati demikian, dirinya belum mengetahui kabar tersebut. Bahkan, ia tidak pernah berkomunikasi dengan Jokowi dalam membahas persoalan cawapres.
Selain itu, partai politik pengusung Jokowi tidak menghubunginya untuk persiapan pilpres. Informasi yang berkembang hanya digadang-gadang dari media.
Selain itu Ma’ruf, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy menyebut ada 10 nama kandidat yang akan mendampingi Jokowi. Delapan nama lainnya, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani.