DKI Jakarta Jadi Batu Loncatan, Pengamat: Perlu Aturan Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Anies Baswedan baru satu tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tapi sudah diproyeksikan untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. Hal ini memicu dilema, karena DKI Jakarta hanya menjadi batu loncatan seperti sebelum-sebelumnya.

Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sudjoko menyatakan, untuk mencegah hal itu menjadi tradisi maka perlu adanya aturan baru.

"Ini sudah menjadi indikator diperlukannya aturan tersebut, dan ini bisa disegerakan. Karena bagaimanapun juga jika menjadikan DKI hanya sebagai batu loncatan tentu tidak etis untuk demokrasi," ujar Anang, Sudjoko saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/8).

Anang menambahkan, apa yang terjadi di DKI Jakarta adalah resiko dari demokrasi dengan segala keterbatasannya. Memang secara aturan hal itu tidak dilarang tapi dasar pancasila mengutamakan moral sebagai landasan dalam bertindak dan bersikap. Kemudian jika Anies Baswedan tetap bersedia mencalonkan sementara masih ada kandidat lain maka di sinilah saatnya rakyat diuji tentang literasi politik.

"Di sisi lain, saatnya eksekutif dan legistlatif memikirkan kembali untuk penataan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.

Selanjutnya, kata Anang, hal penting yang bisa kita jadikan pelajaran dalam fenomena kepala daerah seumur jagung yang belum menyelesaikan tugasnya. Anang, juga mengkritisi kepala daerah yang mencalonkan di tingkat lebih atas adalah kekuasaan memang menjadi primadona politik kepartaian.

"Secara hukum memang tidak masalah namun secara moral hal ini menjadi kontroversial. Anies juga harus ingat kepada masyarakat soal janji-janjinya saat kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin menyampaikan bahwa partai koalisi menyetujui jika Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019, bukan sebagai calon wakil presiden. Suhud mengatakan, PKS sendiri telah mengusulkan pasangan Anies-Ahmad Heryawan sebagai opsi yang sangat menjanjikan sebagai pasangan untuk melawan petahana.

"Anies-Aher pasangan yang sangat ideal. Keduanya muda, kepala daerah berprestasi, kompeten, pintar dan religius," kata Suhud dalam keterangan tertulisnya.

Anies Baswedan sendiri menemui Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto untuk berbicara masalah Pilpres 2019.Gerindra menyebut seluruh partai koalisi yakni PKS dan PAN setuju jika Anies mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Berdasarkan catatan Republika.co.id, saat sebelum dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno berkomitmen menuntaskan tugas memimpin ibu kota selama lima tahun.

"Kami berdua komitmen menuntaskan kerja di Jakarta. Itu bahkan muncul dalam pertanyaan di debat kemarin, dan kami jawab dengan jelas, kami akan menuntaskan pekerjaan selama lima tahun dari 2017 hingga 2022," ujar Anies dalam konferensi pers seusai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Tahun 2017-2022 di Jakarta, 5 Mei 2017 lalu. Pernyataan Anies menjawab pertanyaan wartawan tentang ada atau tidak kontrak politik tak akan maju dalam Pilpres 2019.

Sementara, hingga saat ini baru Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan bekas Gubernur DKI Jakarta yang menjadi capres pada Pilpres 2014 dan kemudian terpilih menjadi presiden. Jokowi sebelumnya terpilh menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Artinya, baru dua tahun menjabat sebagai gubernur, Jokowi tidak menuntaskan tugasnya sebagai gubernur yang seharusnya berakhir pada 2017.

Pada 20 September 2012 lalu, Jokowi sebelum dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta juga pernah menyatakan komitmennya untuk memimpin Jakarta selama lima tahun. Komitmen tersebut sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju dalam pencalonan presiden pada Pemilihan Umum 2014.

"Sudah saya sampaikan, berbelas-belas kali. Komitmen saya sudah saya tegaskan, Jokowi komitmen," katanya waktu itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika