REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengungkap saat ini ada 289 narapidana terorisme yang tersebar di 113 lembaga pemasyarakatan (lapas) seluruh Indonesia. Namun, Suhardi mengatakan, pembinaan kepada napi terorisme dilakukan dengan jumlah personel yang terbatas.
BNPT pun menggandeng organisasi masyarakat keagamaan untuk program deradikalisasi paham terorisme kepada para napi terorisme. "Kami enggak punya kemampuan jumlah anggota yang sekian ratus," ujar Suhardi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).
Karena itu, ia menilai perlunya lapas khusus untuk napi terorisme. Itu dilakukan agar menutup potensi terpaparnya paham ideologi radikal ke narapidana yang tidak terlibat kasus terorisme.
Ia menerangkan, selama ini kerap mendapat keluhan dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dari Ditjen Lapas, bahwa napi terorisme berupaya menginfiltrasi para napi yang bukan teroris dan para sipir. "Makanya dibutuhkan satu lapas yang khusus,” kata dia.
Sekarang ini, dia mengatakan, lapas khusus narapidana terorisme sedang dibangun di Nusakambangan. Selain itu, dia mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah minta dibangun rumah tahanan baru di Cikeas untuk menggantikan di Mako Brimob.
Menurut dia, program deradikalisasi tidak bisa berlangsung cepat. Tak hanya para napi terorisme, deradikalisasi juga dilakukan kepada keluarga napi terorisme.
Ia mengatakan, BNPT menerapkan program deradikalisasi di dalam dan luar lapas, termasuk untuk keluarga napi terorisme. Dia menjelaskan, keluarga narapidana terorisme memang tidak melakukan tindakan teror.
“Keluarganya juga radikal, tetapi tidak berbuat,” kata dia.
Menurut dia, program deradikalisasi yang selama ini dijalankan sudah berhasil pada 325 narapidana. "Alhamdulilah tidak ada satu pun yang mengulangi perbuatannya lagi. Saat ini sudah ada 128 mantan napi terorisme yang ikut sama kami sebagai narasumber," kata Suhardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika