REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Surabaya mengukuhkan 200 orang tentara partai yang bertugas sebagai komandan bagi saksi tingkat kelurahan di lima daerah pemilihan di Kota Surabaya. Ketua DPC PDIP Whisnu Sakti Buana menegaskan, tentara partai harus siap setia saat dan kapan pun jika dibutuhkan oleh PDIP.
"Tentara partai ini menjadi delegasi partai yang siap digerakkan sewaktu-waktu, menjadi ujung tombak di tingkat bawah," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Whisnu Sakti Buana saat pengukuhan tentara partai yang juga ditandai digelarnya Training of Trainer (TOT) Saksi Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP di STIESIA Surabaya, Sabtu (14/4).
Whisnu mengatakan BSPN merupakan badan penting untuk keberlangsungan partai. Dulu saksi untuk kegiatan lima tahunan dalam rangka Pilpres, Pilgub dan Pemilu legislatif, namun saksi kini merupakan tentara partai. "Kenapa dibentuk badan saksi nasional? Ini bukan bagi-bagi rezeki lima tahunan. Ke depan kita bicara saksi merupakan tentara partai, pasukan partai," kata Whisnu yang juga Wakil Wali Kota Surabaya ini.
Namanya tentara, kata Whisnu, harus siap setiap saat dan kapan pun dibutuhkan partai harus siap. Untuk itu, Whisnu mengajak saksi menjadi bagian pembentukan kader militan. Tentara partai ini menjadi komandan pleton di kelurahannya.
Whisnu mengatakan rekruitmen saksi tidak sebatas satu orang untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS), melainkan tiga orang per TPS. Saksi tidak sebatas datang pagi, duduk, mengamati proses pemilihan suara, mengawasi proses penghitungan, dan memberikan laporan.
"Tapi saksi yang jelas hari 'H' pencoblosan harus paham betul siapa yang jadi pendukung, siapa yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Ini penting karena lawan berpotensi melakukan kecurangan secara sistematis. Pemilu ajang perang, jangan sampai dicurangi. Antisipasi model kecurangan seperti apapun," jelasnya.
Menurut Whisnu, Pemilu 2019 akan lebih rumit karena ada lima surat suara yang diterima pemilih yakni surat suara untuk pemilihan anggota legislatif kota/kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI dan presiden. Waktu penghitungan surat suara yang diperlukan lebih lama karena tiap kotak suara bisa memakan waktu tiga jam.
"Tunjukan PDI Perjuangan Surabaya barometer nasional," kata Whisnu.
Sementara itu, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, mengatakan saksi merupakan tentara partai yang akan ditugaskan di masing-masing wilayah. "TOT ini dalam rangka menciptakan tentara partai di tingkat TPS, PPS dan PPK. Dalam hal ini untuk mengawal proses Pemilu," katanya.
Menurut Sukadar, tentara partai tersebut dipersiapkan mengawal Pilkada Jatim untuk kemenangan pasangan Cagub dan Cawagub Jatim Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, pemilu 2019, mengawal upaya menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua. "Tentunya juga akan mengawal Pak Whisnu Sakti Buana sebagai wali kota Surabaya mendatang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika