Kisruh di Partai Hanura dimulai sejak adanya rapat pemecatan kubu Sekjen Syarifuddin Sudding terhadap Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. Kubu Sudding memecat OSO setelah mengklaim 400 Ketua DPC dan 27 DPD melayangkan mosi tak percaya kepada OSO.
Sehari berselang, OSO yang juga merupakan pimpinan MPR itu melayangkan pemecatan balik kepada kubu Sudding karena merasa dirinya masih ketua umum. Saat ini, konflik Hanura kemungkinan akan berlanjut dibahas di forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Sudding menegaskan Partai Hanura hasil Munaslub Cilangkap Jakarta akan segera mengirimkan surat keputusan hasil Munaslub ke Kemenkumham guna mendapat pengesahan dari negara. Dalam Munaslub, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo dipilih jadi Ketua Umum Partai Hanura.
"Kami segera menyiapkan surat keputusannya dan akan mengirimkannya dalam dua hari ke depan," kata Syarifuddin Sudding di lokasi Munaslub Partai Hanura, di Cilangkap, Jakarta, Kamis (18/1).
Menurut Sudding, Munaslub yang dihadiri 27 DPD, 401 DPC, serta Ormas Partai tersebut, agendanya adalah penegasan pemberhentian Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum serta memilih ketua umum baru yang definitif. Pada Munaslub Partai Hanura, kata dia, sudah terpilih secara aklamasi Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum Partai Hanura yang definitif.
"Karena itu, DPP Partai Hanura akan segara mengirimkan berita acara dan surat keputusan hasil Munaslub ke Kemenkumham untuk mendapat pengesahan dari negara," katanya.
Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan persaingan politik antara Wiranto dan OSO menjadi pangkal konflik Hanura. "Jadi di balik konflik Hanura ini sepertinya ada semacam aksi saling berebut pengaruh di antara keduanya dalam upaya mengukuhkan posisi tawarnya di hadapan Jokowi," ujar Said Salahudin di Jakarta, Kamis.
Dalam bahasa mudahnya, lanjut pengamat politik tersebut, persaingan politik keduanya tidak bisa dilepaskan dari agenda masing-masing dalam menyusun rancang-bangun politik Hanura pada Pemilu 2019. "Walaupun Wiranto tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum sejak ditunjuk Presiden menjadi Menkopolhukam, jangan dikira Partai Hanura yang kemudian dipimpin oleh Oesman Sapta itu benar-benar tidak diurus oleh Wiranto," kata dia.
Hanura, kata dia, didirikan dengan susah payah oleh Wiranto. Melalui partai itu pula beberapa kali Wiranto mencoba mengadu nasib menjadi capres dan cawapres.
"Dia menanggalkan jabatan Ketua Umum Hanura dulu juga kan karena dipaksa oleh keadaan dan bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena Presiden melarangnya merangkap jabatan," ungkap dia.
Jadi selama dipimpin OSO, pada tingkat tertentu Wiranto masih tetap memainkan perannya dalam mengendalikan arah dan kebijakan politik Hanura yang dipimpin Ketua DPD RI itu. Minimal dia memainkan peran sebagai penyeimbang OSO ditubuh partai.
"Nah, munculnya konflik di internal Hanura saat ini saya kira menjadi sulit dibayangkan terjadi tanpa ada keterlibatan Wiranto dibelakangnya," ujar dia.
Kalaupun tidak berperan sebagai aktor utamanya, ia menduga Wiranto sudah sejak awal telah memberikan anggukan kepala sebagai tanda restunya pada faksi yang ingin menggoyang OSO. Dugaan itu bisa saja muncul karena Wiranto sendiri tidak puas terhadap kepemimpinan OSO atau bisa juga Wiranto merasa agenda politiknya pada Pemilu 2019 berseberangan jalan dengan skenario politik yang dirancang OSO.
Di hadapan publik boleh saja Wiranto dan OSO saling rangkul dan memperlihatkan keakrabannya, tetapi di balik itu tidak menutup kemungkinan ada persaingan politik di antara keduanya, terutama dalam relasinya dengan Presiden. "Wiranto kita kenal dekat dengan Jokowi. Tetapi OSO pun tak kalah dekatnya dengan sang presiden," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika