REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moelyono mengatakan, institusinya tak keberatan bila ada prajurit terbaiknya terjun ke dunia politik, dengan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, Moelyono menegaskan, setiap prajurit yang akan ikut Pilkada harus terlebih dulu mundur dari kedinasan TNI.

"Aturannya sama, mau bintang, kolonel, mereka harus berhenti, harus pensiun dulu," katanya usai memimpin Apel Dansat 2017 di Secapa TNI AD, Senin (27/11).

Moelyono melanjutkan, TNI AD juga tidak khawatir prajurit terbaiknya memilih terjun ke dunia politik saat masih aktif. Ia mengungkapkan, TNI selalu melakukan kaderisasi dari generasi ke generasi. Ia mengatakan, setiap generasi juga muncul prajurit-prajurit yang hebat.

"Kalau kita melepaskan satu personel yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara untuk beralih ke polititk, di belakang masih banyak prajurit lainnya. Masa kalau untuk kepentingan bangsa dan negara saya menghalang-halangi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui dalam dua tahun terakhir sejumlah prajurit terbaik TNI AD memilih pensiun dini dan ikut dalam pilkada. Diantaranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ikut dalam pilkada DKI.

Tahun 2018 salah satu prajurit terbaik TNI AD yang kini menjabat Pangkostrad, Letjen TNI Edy Rahmayadi akan bertarung dalam pilkada Sumut. Bahkan Gerindra sudah memberikan lampu hijau untuk ketua PSSI ini.

"Yang jelas kalau mau terjun dalam pilkada harus ikut aturan yaitu pensiun dari TNI AD," kata Jenderal Moelyono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika