Ahad 19 Nov 2017 00:25 WIB

Kader Golkar Yogyakarta Harap Novanto Mundur Secara Sukarela

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memberikan sambutan saat  gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (12/11).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memberikan sambutan saat gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (12/11).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kader DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap Setya Novanto secara sukarela mengundurkan dari kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. "Banyak kader di daerah berharap dengan segala kerendahan hati Pak Novanto dengan legowa kalau bisa mengundurkan diri. Itu lebih bagus," kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY John Serang Keban di Yogyakarta, Sabtu (18/11).

Meski struktural DPD Partai Golkar DIY belum menggelar rapat menyikapi kasus hukum yang menjerat Setya Novanto, menurut John, aspirasi dari kader di DIY lebih mendorong penyelamatan partai. John menilai bukan hanya di DIY, banyak pengurus Partai Golkar di daerah lainnya yang memberikan isyarat untuk mendorong Setya Novanto mundur dari pucuk pimpinan partai itu.

"Karena sudah ada arahan, Pak Jusuf Kalla sudah bicara, Ketua DPD Golkar Jabar juga sudah bicara dan 21 provinsi memberikan sinyal untuk itu," kata dia.

Namun demikian, ia mengatakan seluruh proses pergantian kepemimpinan di tubuh partai itu tetap harus melalui prosedur yang benar. "Tidak ada jalan lain selain melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub)," kata dia.

Menurut dia, kader-kader di DIY berharap proses hukum yang menjerat pimpinan partainya segera dilalui agar Partai Golkar tidak terlalu lama terjerat secara politik, apalagi harusbersiap menghadapi Pemilu 2019.

"Kalau kasus hukum Pak Novanto ini berlarut-larut, maka akan membuat posisi politi Partai Golkar semakin sulit," kata dia.

Oleh sebab itu, kata dia, meski menghormati asas praduga tak bersalah, Setya Novanto tetap didorong untuk kooperatif menjalani seluruh proses hukum. "Agar semua berjalan baik. Kita menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi opini politik tidak bisa dihindarkan," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement