REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan ijin kegiatan hotel dan griya pijat Alexis karena banyak menemukan masalah dan laporan masyarakat.

"Jadi kita tidak meneruskan ijinnya karena kita menemukan banyak masalah di situ. Karena itu kita mengambil kebijakan tidak mengijinkan praktik hotel dan panti pijat," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Dia mengajak masyarakat agar berpikir dengan akal sehat. Jangan karena karena adanya pemasukan yang banyak, maka pelanggaran dibiarkan di negeri ini.

"Kalau menegakan peraturan dengan pemasukan ongkosnya mahal, gunanya aturan untuk ditaati jadi ongkos pembiaran itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar dari uang yang dihitung rupiah. Jadi saya menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban," kata Anies.

Dia mengatakan penghentian ijin kegiatan di hotel dan griya pijat Alexis ini sudah dikaji oleh tim yang sudah bekerja lama. Bahkan Pemprov sudah punya data lengkap.

"Termasuk supir taksi yang bekerja, yang datang dari luar kota siapa saja. Ini ada, bukan tidak ada. Cerita semuanya lengkap, cara masuknya bagaimana, cara mengatur HP-nya bagaimana, semua lengkap cuma masa hal detail seperti itu harus diucapkan diceritakan semuanya," kata Anies.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, sejak 27 Oktober 2017. Kebijakan untuk tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya pijat itu tertuang dalam surat kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang ditandatangani oleh kepala dinas Edy Junaedi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika