Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyatakan, langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas sektor ketenagakerjaan serta kemampuan daya beli atau konsumsi yang dimiliki masyarakat. Herman Khaeron mengingatkan bahwa di era Presiden SBY, pertumbuhan rata-rata 6-7 persen, sedangkan saat ini pertumbuhan rata-rata 4-5 persen.
Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan, saat ini Indonesia menghadapi kondisi bonus demografis di mana warga usia produktif dan angkatan kerja begitu besar. Namun, lanjutnya, bila ternyata pertumbuhannya tidak memadai dalam menampung lapangan pekerjaan bagi pertumbuhan angkatan kerja, maka akan timbul permasalahan.
Ia memaparkan sejumlah persoalan yang dapat timbul antara lain adalah meningkatnya pengangguran di tengah masyarakat. Kemudian, ujar dia, bila daya beli menurun maka hal tersebut akan berdampak kepada aspek konsumsi domestik padahal hampir 50 persen penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 secara tahunan dapat melampaui proyeksi dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang sebesar 5,1 persen. Sedangkan dalam publikasi ekonomi Asian Development Outlook (ADO) 2017, ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia masih mengalami penguatan dan berpotensi tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2017 serta 5,3 persen pada 2018.
Terkait sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak para pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengubah basis pembangunan dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) beralih kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Perubahan perilaku
Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan, adalah hal yang keliru bila ada anggapan bahwa saat ini tingkat daya beli masyarakat menurun, karena yang sebenarnya terjadi adalah perubahan perilaku konsumsi warga. "Berkaitan dengan daya beli, saya merujuk tulisan Faisal Basri yang mengatakan daya beli tidak turun tetapi yang terjadi adalah perubahan perilaku, kekhawatiran terhadap daya beli adalah tidak benar," kata Eva Kusuma Sundari.
Menurut politisi PDIP itu, perubahan perilaku tersebut antara lain karena semakin banyak orang yang memilih menyimpan penghasilan yang dimiliknya. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang optimal dalam situasi perekonomian melambat sehingga perlu untuk diapresiasi.
Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga hingga meningkatkan daya beli masyarakat. Bila kebijakan itu dijalankan dengan seksama dan konsisten, maka diharapkan kegiatan perekonomian di masyarakat juga semakin bergairah dan berdampak semakin positif pada perekonomian nasional secara keseluruhan.
