REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018, prajurit TNI harus tetap netral dan jangan ada yang berpihak kepada salah satu kontestan peserta Pilkada. "Prajurit jangan ada yang berpihak pada salah satu calon peserta pilkada. Prajurit harus bisa menjadi penengah apabila terjadi konflik," kata Panglima TNI memberikan pengarahan kepada 6.499 prajurit TNI, di Hanggar Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (26/10).
Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, mengatakan, bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis, karena politik TNI adalah politik negara yaitu politik yang menjamin tetap tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Apapun alasannya, prajurit TNI harus selalu berbuat untuk mengabdi dan menjaga NKRI," tegasnya.
Menurut dia, modal utama untuk menjaga stabilitas keamanaan dan politik khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dibutuhkan soliditas TNI dan Polri karena TNI-Polri sebagai penyangga tegaknya NKRI. "Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan soliditas antara TNI dan Polri," ucapnya.
Di hadapan ribuan prajuritnya, Panglima TNI mengatakan, prajurit yang profesional adalah prajurit yang selalu mengasah kemampuannya, bersikap disiplin dan taat kepada hukum serta aturan yang berlaku. "Hukum adalah panglima maka kita harus selalu taat kepada hukum, tidak ada satupun prajurit TNI termasuk saya yang tidak taat hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan, bahwa setiap prajurit TNI harus bersikap menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Menurutnya, kemanunggalan TNI dan rakyat adalah kekuatan hakiki yang paling ampuh. "Tidak ada satupun negara di dunia yang bisa mengalahkan NKRI, apabila TNI benar-benar manunggal dengan rakyat," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jenderal bintang empat ini menambahkan bahwa setiap prajurit TNI yang profesional harus menjunjung tinggi loyalitas sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. "Setiap prajurit harus taat kepada atasan, mulai dari Komandan Regu sampai Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI.
Selanjutnya di atas Panglima TNI adalah Presiden RI yang telah terpilih secara sah dan Konstitusi yaitu Presiden Joko Widodo," jelasnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa dalam diri setiap orang Indonesia mengalir darah ksatria, ini dibuktikan dengan adanya senjata khas yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia. "Hanya bedanya, jika di sebelah Barat bentuknya kecil dan disembunyikan, semakin ke Timur semakin besar dan ditampakkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika