REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Alumi Universitas Indonesia (Iluni UI), Tommy Suryatama menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menghabiskan anggaran. Sementara, menurutnya, banyak tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang harus diselesaikan. Padahal, dia menilai mengawasi KPK tidak harus dengan membentuk Pansus Hak Angket.

Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila dia menduga Pansus Hak Angket KPK hanya akan merevisi undang-undang lembaga antirasuah tersebut. Apalagi sebelumnya ada wacana revisi UU KPK bakal digulirkan. Dia mengakui revisi tidak mesti melemahkan, tapi justru bisa menguatkan KPK itu sendiri.

"Saya takut, ujungnya cuma untuk undang-undang KPK, dan saat ini ketua DPR RI sedang dalam status dicurigai. Jadi tidak heran kalau ada persepsi negatif kepada Pansus," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Nasib KPK di Tangan Pansus" yang digelar di Gado-gado Boplo di Jakarta Pusat, Sabtu (8/7).

Selanjutnya, Tommy juga mempermasalahkan langkah Pansus Hak Angket KPK dengan mencari keterangan kepada narapidana kasus korupsi. Padahal, semestinya Pansus menggali keterangan dari orang yang sudah diperiksa KPK tapi tidak dinyatakan bersalah, atau sudah diperiksa tapi tidak jadi terpidana.

"Kan yang diperiksa KPK bukan hanya yang sudah terhukum, ada juga yang diperiksa tapi terbukti tidak salah. Kenapa mereka nggak diselidiki oleh Pansus?" kata Tommy.

Selain itu, Tommy mengatakan pembentukan Hak Angket KPK di tengah-tengah proses hukum pemeriksaan kasus KTP Elektronik sedang berlangsung dinilai bisa mengarah kepada tindakan obstruction of justice. Ini adalah tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum dan dapat ditengarai sebagai bagian dari serangan balik oleh koruptor untuk melemahkan KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika