REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Tim Satuan Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyasar proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri. Tujuannya guna mencegah terjadinya pungli atau penerimaan siswa yang tidak sesuai dengan aturan.
Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan Tim Saber Pungli yang diketuai oleh Wakil Kepala Polres Garut langsung melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas pungli pelayanan publik di Garut. Termasuk juga pengawasan PPDB di setiap sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat negeri yang saat ini tengah berlangsung.
"Kami sekarang sedang fokus penerimaan sekolah jangan sampai ada pungutan atau perbuatan curang. Kalau ada (dugaan pelanggaran aturan, Red) laporkan saja, dan harus ada bukti-buktinya," katanya.
Ia meminta tak boleh ada kecurangan dalam proses PPDB di tingkat SMP dan SMA negeri. Hanya saja, pungutan uang bisa dilakukan oleh pihak sekolah lewat kesepakatan orang tua dengan dikoordinir komite sekolah. Sebab, komite berperan guna menentukan kebutuhan sekolah dan beban biaya yang dibutuhkan.
"SMA boleh ada pungutan asalkan saat siswa sudah masuk, itu pun hasil musyawarah. Nanti ada pertemuan untuk kualitas sekolah dan ada kesepakatan, itu tidak dilarang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika