REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap kasus KTP elektronik (KTP-el) yang menyeret banyak nama, mulai dari perusahaan, eksekutif, hingga legislatif. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) berharap lembaga antirasuah itu bisa menyelesaikan pengusutan kasus megakorupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun itu sampai tuntas.
"Kami mendukung upaya yang ditempuh KPK dalam mengusut tuntas kasus KTP-el yang saat ini sudah bergulir di pengadilan," ujar Ketua DPP IMM, Muhammad Solihin S, lewat pesan yang diterima Republika.co.id, Sabtu (11/3).
Solihin menuturkan, kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi KTP-el sangatlah besar. Menurut perkiraan, dari anggaran negara yang dikeluarkan sebanyak Rp 6 triliun untuk proyek pengadaan KTP-el, sekitar 30 persennya dibagi-bagikan di ke sejumlah politisi, pejabat pemerintahan, dan pengusaha.
Oleh karena itu, kata Solihin, KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus tersebut. Menurut dia, semua nama yang ditengarai terlibat dalam penyimpangan dana KTP-el itu harus diselidiki lebih lanjut.
"Untuk nama-namanya, saya kira sudah menjadi kewenangan KPK untuk melakukan proses hukum. Tapi, dalam posisi ini, KPK harus bersikap adil dan tidak pandang bulu. Siapa pun yang terlibat di Komisi II DPR RI harus diproses sesuai jalur hukum," katanya.
Sampai saat ini, KPK masih terus melakukan penelusuran terhadap berkas-berkas kasus korupsi KTP-el yang diperkirakan mencapai 24 ribu lembar. Untuk itu, Solihin meminta lembaga superbody itu tidak sekadar tampil heroik dalam menyelamatkan uang negara, tapi juga harus mengusut tuntas hingga seluruh nama-nama yang diduga terlibat.
"KPK harus tampil agresif dan lebih bersemangat dalam memerangi korupsi. Jangan cuma tampil heroik saja. Selain itu, kami juga sangat berharap agar KPK segera mengusut beberapa kasus korupsi lainnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika