REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) telah menyangkut sejumlah nama besar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan bahwa, terseretnya beberapa nama ebsar dalam dugaan korupsi e-KTP tidak akan menyebabkan turbulensi politik.

"Bahwa nama baik DPR dan parta-partai pasti ada masalah, tapi tidak akan terjadi turbulensi," ujar Jusuf Kalla usai peresmian Gedung E Rumah Sakit PMI Bogor, Sabtu (11/3).

Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan pengusutan dugaan kasus korupsi e-KTP kepada proses hukum. Diharapkan proses hukum kasus ini dapat terbuka sehingga diketahui oleh semua masyarakat.

Salah satu nama besar yang disebut dalam dugaan korupsi e-KTP yakni Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini juga menjabt sebagai Ketua DPR. Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar. Jusuf Kalla mengatakan, jika ketua DPR terbukti bersalah maka tidak sulit untuk mendapatkan penggantinya.

"Itu nanti urusan Golkar, karena kalau ketua DPR kena banyak yang antri untuk gantikan, tidak susah mencari penggantinya," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika