REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan proses pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) akan dilakukan lebih hati-hati menyusul dugaan korupsi proyek tersebut.
"Ke depan akan lebih hati-hati," ujar Tjahjo seusai melakukan Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (7/3).
Tjahjo mengatakan meskipun muncul kasus dugaan korupsi pada proyek KTP-el, namun pemerintah tetap terus memacu penyelesaian proses perekaman KTP-el.
"Tidak ada masalah kami jalan terus. Walau ibarat naik mobil perseneling belum bisa lancar tapi kami terus memacu perekaman data. Saat ini sedang finalisasi tender, setelah tender kemarin saya batalkan karena tidak clean and clear," kata Tjahjo.
Tjahjo menekankan keberhasilan proses perekaman KTP-el membutuhkan peran aktif masyarakat. Di Surabaya saja, kata dia, proses jemput bola perekaman KTP-el yang dilakukan ke setiap rumah selepas jam pulang kerja tetap tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat.
"Makanya tidak bisa hanya pemerintah. Masyarakat juga harus proaktif, yang di apartemen-apartemen, di kota-kota besar," katanya.
Sementara itu berkaitan dengan beredarnya sejumlah nama-nama yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di proyek KTP-el, Tjahjo enggan berkomentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika