REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyarankan ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mengungkap pihak-pihak di lingkaran presiden yang disebutnya menghalangi pertemuan Presiden Jokowi dengan dirinya. "Sekarang kan era terbuka, saya menyarankan kepada Pak SBY disebut saja siapa yang menghalang-halangi, setahu saya tidak ada," kata Johan di kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (2/2).
Lebih lanjut, menurut dia, informasi yang diterima oleh SBY tersebut kemungkinan tidak tepat. Sebab, sangat kecil kemungkinannya ada pihak yang menghalangi keinginan presiden untuk melakukan pertemuan. Ia pun meyampaikan hubungan keduanya saat ini masih berjalan baik.
"Kedua kalau presiden memutuskan akan bertemu lalu ada yang menghalangi tentu tidak bisa. Salah informasi mungkin, tapi sepanjang yang saya tahu hubungan Pak Jokowi dan SBY baik-baik saja," kata dia.
Sebelumnya, Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada pihak di lingkaran presiden yang melarang Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengannya. SBY sendiri mengaku ingin bertemu dengan Jokowi untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan juga partainya.
"Konon, beliau (Jokowi) ingin bertemu dengan saya, tapi dilarang oleh dua atau tiga orang di sekitar beliau untuk bertemu saya. Hebat juga dua-tiga orang itu bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya," kata SBY.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta. Sejumlah tuduhan yang dimaksud yakni terkait tuduhan mendanai aksi damai 411, inisiasi gerakan makar, serta adanya rencana pengeboman di Istana Merdeka.
"Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau ada niatan bertemu, saya mau ngomong blakblakan. Siapa yang melaporkan kepada beliau, siapa yang beri informasi intelijen kepada beliau yang menyampaikan saya ada di balik aksi damai 411, pengeboman, hingga urusan makar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika